Dalam panggung sejarah Indonesia yang berdebu, dua sosok ini berdiri di jalan revolusi, tetapi berbeda langkah persimpangan jalan.
Mereka adalah Tan Malaka dan Dipa Nusantara (DN) Aidit. Keduanya dibakar oleh api yang sama: marxisme dan cita-cita untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman ketidakadilan. Namun, cara mereka menyalakan api tersebut mencatatkan tinta yang sangat berbeda dalam memori kolektif bangsa.
Sang Bapak Republik
Kisah ini bermula dari dataran tinggi Minangkabau, tempat Ibrahim, gelar Tan Malaka, lahir pada 1897. Ia adalah anak cerdas yang dikirim ke Belanda untuk menjadi guru, namun di Harlem, ia justru menemukan “guru” lain: marxisme. Di tengah dinginnya Eropa, Tan melihat penderitaan bangsanya dari kejauhan dan merumuskan sebuah jalan pedang intelektual.
Tan Malaka bukan sekadar pengikut ideologi. Ia adalah seorang pemikir bebas yang inovatif. Dia seperti Jose Mariátegui di Amerika Latin, yang melihat revolusi bukan seperti foto kopi. Baginya, revolusi tidak bisa diimpor seperti barang dagangan dari Moskow. Ia menolak tunduk pada dikte Komintern (Organisasi Komunis Internasional) karena ia tahu bahwa Indonesia memiliki denyut nadi yang berbeda: ada napas Islam yang kuat dan kearifan lokal yang tidak bisa dihapus begitu saja. Corak perkembangan masyarakat Indonesia punya kekhasan.
Keteguhan prinsip ini membuatnya menjadi musafir revolusi yang kesepian. Ia hidup dalam pelarian, berpindah dari satu negara ke negara lain dengan identitas palsu. Setidaknya, dalam 20 tahun berkelana, Tan menginjakkan kaki di 11 negara. Saat di Kanton, Tiongkok Selatan, ia mengisi lelah dengan menerjemahkan mimpinya tentang Indonesia merdeka lewat buku ” Naar de ‘Republiek Indonesia’. Ini adalah pemikiran pertama yang menjelaskan imajinasi bentuk pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Di dalam buku itu, Tan mengusulkan sebuah bentuk negara republik berbasis federasi pulau-pulau.
Kemudian, setelah 20 tahun mengelana, ia menyelinap kembali ke Tanah Air dan menulis mahakaryanya, Madilog. Melalui Madilog, Tan menawarkan cara berpikir revolusioner, yang tak hanya materialis dan dialektik, tetapi juga tegak lurus dengan cara berpikir logis. Menurutnya, selama bangsa ini tercekoki oleh logika mistika, yang disebutnya sebagai ”kotoran kesaktian”, bukan hanya membekuk bangsa ini dalam alam pikir ”nrimo”, tetapi juga alam berpikir feodalistik.
Soal jalan revolusi, Tan Malaka mengusulkan revolusi pembebasan nasional sebagai pembuka jalan menuju sosialisme. Namun, kemerdekaan itu harus 100 persen, yang menuntut pemisahan total dengan kekuasaan kolonial secara ekonomi dan politik.
Karena itu, Tan Malaka menolak kompromi, menepikan perlunya berunding, dan menekankan perlunya perang rakyat jangka panjang menuju kemerdekaan sejati. ”Baru apabila para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat Indonesia sendiri atas pemilihan yang demokratis, baru apabila para wakil rakyat yang sesungguhnya itu memegang pemerintah Indonesia, di samping lebih kurang 60 persen kebun, pabrik, tambang pengangkutan dan bank modern berada di tangan rakyat Indonesia, barulah revolusi-nasional ada artinya dan ada jaminannya, bagi Murba Indonesia,” jelasnya.
Sang Arsitek Partai Massa
Berpuluh tahun kemudian, pada 30 Juli 1923 di Tanjung Pandan, Belitung, lahir seorang pemuda bernama DN Aidit. Jika Tan Malaka adalah sang pemikir, Aidit adalah sang penggalang. Ia muncul di era pascakemerdekaan, ketika Indonesia bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan negara muda yang sedang mencari bentuk.
Di bawah kepemimpinan Aidit yang disiplin, Partai Komunis Indonesia (PKI) bertransformasi dari puing-puing pemberontakan 1926 yang gagal menjadi mesin politik raksasa. Jelang 1965, PKI sudah beranggotakan lebih dari 3,5 juta orang, dengan 23,5 juta terbesar di organisasi massa, menjadikannya partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet.
Berbeda dengan Tan yang menjaga jarak dari PKI pasca 1926, Aidit justru aktif di partai itu ketika bergerak di bawah tanah tahun 1940-an. Sempat menempa diri dengan marxisme di sebuah perhimpunan yang didirikan oleh aktivis Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), Aidit cukup cepat menjulang sebagai pemikir politik.
Sebagai anak muda revolusioner, yang terlibat dalam aktivitas gerakan Menteng 31, Aidit ikut sibuk dalam peristiwa-peristiwa penting yang melahirkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Aidit adalah satu dari empat anak muda yang diutus menemui Sukarno di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur 56, untuk mendesak pembacaan proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Namun, permintaan itu ditolak.
Aidit juga salah satu anak muda yang aktif dalam hiruk-pikuk menyiapkan proklamasi hingga memobilisasi massa dalam rapat akbar di Lapangan Ikada pada 19 September 1945.
Pasca peristiwa Madiun 1948, PKI limbung, tercerai-berai. Aidit, bersama dua kawannya, Njoto dan Lukman, menghidupkan partai. Pada Januari 1951, Aidit mengemban mandat untuk memimpin PKI. Di tangannya, PKI tumbuh menjadi partai besar, bahkan urutan keempat pada pemilu 1955.
Aidit, yang pernah menjadi anak emas Bung Hatta saat di Putera, menata PKI menjadi lebih solid dan disiplin. Di bawah Aidit, PKI serius mengurus pendidikan. Lembaga pendidikan di bawah naungan PKI berdiri di mana-mana, meluaskan pengetahuan pada rakyat. PKI aktif mengintervensi dan menyukseskan program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Selain itu, terbitan-terbitan mereka tercetak sangat banyak dan menjangkau buruh tani di desa-desa.
Dengan pembacaan politik yang jernih, yang menyimpulkan masyarakat Indonesia sebagai semi-jajahan dan semi-feodal, Aidit merancang sebuah revolusi yang berusaha menyeret massa luas dan elite lokal, termasuk borjuis nasional yang terdampak oleh imperialisme. Begitulah, PKI berhasil merangsek masuk ke dalam kekuasaan, lalu menjelma menjadi kekuatan politik terbesar di Indonesia pada 1960-an.
Dua strategi, dua akhir yang tragis
Namun, dua anak muda ini, meski dibakar oleh api pemikiran yang sama, yakni marxisme, tetapi menyusun peta revolusi yang tampaknya berbeda.
Tan Malaka, yang pernah menjadi petugas Komintern (Organisasi Komunis Internasional) pada 1920-an, punya kecenderungan kritis dalam mempelajari marxisme dan penerapannya dalam konteks Indonesia. Ia mengelaborasi filsafat kaum marxis menjadi Madilog.
Dalam melihat kebutuhan revolusi anti-kolonial, Tan Malaka juga kritis terhadap posisi Komintern yang menolak kerjasama dengan gerakan Pan Islamisme. Bagi Komintern, gerakan itu mencerminkan ideologi religius dan politik yang reaksioner.
Menurut Tan, berbasis pengalaman kerjasama PKI dengan Sarekat Islam, Pan-Islamisme bukanlah ideologi atau gerakan reaksioner, melainkan punya sentimen anti-imperialisme dan pembebasan nasional.
”Saat ini, Pan-Islamisme berarti perjuangan untuk pembebasan nasional, karena bagi kaum muslim Islam adalah segalanya: tidak hanya agama, tetapi juga negara, ekonomi, makanan, dan segalanya,” kata Tan saat berpidato pada Kongres Komintern ke-4, 1922.
Menariknya, meskipun Tan berbicara tentang revolusi pembebasan nasional, ia merancang revolusi itu sebagai gerakan massa populer, terutama buruh dan borjuis kecil. Meskipun revolusi pembebasan nasional tak mengharamkan peran borjuis nasional, tetapi Tan agak meragukan peran mereka.
”Malahan jika borjuasi Indonesia lebih kuat dan lebih revolusioner dari sekarang ini, ia tak kan mau dan sanggup berjalan lebih jauh dari kemerdekaan politik, yakni merampas kekuasaan politik dari imperialisme Belanda,” tulisnya dalam risalah Aksi Massa (1926).
Menurutnya, setelah kemerdekaan nasional direbut, lalu kaum buruh dan rakyat jelata mendorong program ekonomi dan politik yang radikal, yang bertolak-belakang dengan kapitalisme, maka borjuis bumiputra akan mengambil jalan bertentangan.
Karena itu, dalam konteks revolusi pembebasan nasional, Tan agak berbeda dengan Sukarno maupun PKI. Sementara Sukarno dan orang-orang PKI di bawah Kabinet Sjahrir menyetujui jalan perundingan dengan pihak Belanda, Tan justru menentangnya.
Menurutnya, stategi berunding yang dijalankan oleh Sjahrir, seperti Perundingan Linggarjati (1947), bukan hanya mengakui eksistensi Belanda di tanah Indoenesia yang sudah merdeka, tetapi juga membuat kemerdekaan itu menjadi merosot.
Menariknya, berbeda dengan hampir seluruh tokoh komunis dan sosialis di Indonesia, Tan Malaka justru mendukung ide federalisme berbasis pulau-pulau. Sayang, Tan tak banyak memberikan detail dari konsep republik federasi ini.
Sementara Aidit, yang mulai aktif dalam gerakan politik pada 1940-an, cenderung dekat dengan garis PKI. Saat itu, PKI sudah berseberangan politik dengan Tan Malaka.
Pada awal-awal kemerdekaan, ketika sebagian besar orang komunis masih bergerak di bawah tanah (PKI ilegal), strategi politiknya condong mendukung Sukarno dan bekerjasama dengan Partai Sosialis Sjahrir. Termasuk mendukung politik mereka.
Pada Agustus 1948, Musso, salah satu pimpinan PKI sejak 1920-an, kembali ke Tanah Air dan membawa proposal politik baru: Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Isinya kritik terhadap PKI, yang masih mendasarkan strategi dan taktiknya dalam kerangka front anti-fasisme, sehingga berkolaborasi dengan pemerintahan Sukarno dan Sjahrir. Kesalahan taktik itu yang membuat PKI harus menanggung kerugian akibat Perjanjian Linggarjati (1947) dan Renville (1948). Dan pahitnya, menurut Musso, ketika posisi kaum kiri terjepit akibat kegagalan Perjanjian Renville, Amir Sjarifoeddin sebagai perdana menteri sekaligus kader PKI justru meletakkan jabatan tanpa perlawanan.
Dalam proposal politiknya, Musso bicara soal perlunya Front Nasional untuk melawan imperialisme. Front ini tak hanya menyatukan partai kiri yang berserakan, tetapi juga tenaga-tenaga anti-imperialis.
Meskipun konsep ”Jalan Baru” ala Musso menemui kegagalan seiring dengan peristiwa Madiun 1948, tetapi Aidit sangat terpapar oleh gagasan-gagasan itu. Tentang bagaimana bentuk organisasi partai harus menyesuaikan dengan keadaan, tentang perlunya sebuah partai komunis tunggal, dan perlunya Front Nasional.
Tahun 1950-an, ketika memimpin PKI, ia menyimpulkan bahwa problem pokok masyarakat Indonesia adalah setengah jajahan dan setengah feodal. Untuk itu, sebagai jalan keluarnya, harus ada revolusi pembebasan nasional untuk menyelesaikan problem setengah jajahan dan revolusi demokratik untuk menuntaskan problem setengah feodal.
Nah, menurut Aidit, alat politik untuk mewujudkan revolusi nasional-demokratis adalah Front Nasional yang menghimpun kelas buruh, kaum tani, kelas borjuis kecil dan elemen-elemen demokratis lainnya yang dirugikan oleh imperialisme, termasuk borjuis nasional.
Dalam Manifesto Pemilu 1955, PKI menyerukan program politik yang disebut pemerintahan demokrasi rakyat, sebuah pemerintahan bersama yang terdiri dari wakil-wakil semua tenaga nasional, pemerintah dari kelas-kelas, partai-partai dan golongan-golongan maupun perseorangan yang demokratis.
Dengan strategi politik itu, PKI membuka ruang kerjasama dengan pemerintahan Sukarno. Apalagi, sejak 1950-an, pemerintahan Sukarno bergerak menuju politik anti-imperialisme dan terbuka pada program-program revolusioner.
Dan terbukti, strategi politik itu efektif. Pada pemilu 1955, PKI meraup 6,1 juta suara atau 16,4 persen, dan menjadi partai politik terbesar keempat di Indonesia. Dalam tahun-tahun berikutnya, PKI semakin membesar, memenangi banyak pemilu lokal di Pulau Jawa.
Berbeda dengan Tan, Aidit justru sangat rapat dengan Sukarno hingga meletus peristiwa 1965. Selain itu, berbeda dengan Tan yang menghamparkan republik berbentuk federasi, Aidit adalah pendukung loyal bentuk negara kesatuan.
Yang tragis, dua tokoh Sumatera ini, yang pernah memperkaya gagasan maupun revolusi Indonesia, berakhir dengan jalan yang sama: dibunuh oleh aparat negara sendiri.
Tan Malaka, sang “Bapak Republik” yang terlupakan, tewas ditembak oleh tentara bangsanya sendiri di lereng Gunung Wilis pada 21 Februari 1949. Ia mati tanpa proses hukum, dalam kesunyian yang sama seperti saat ia berjuang. Makamnya baru ditemukan pada 2007, sekitar 58 tahun setelah ia dieksekusi mati, sebuah ironi bagi tokoh yang gagasannya mendahului zamannya.
Nasib Aidit pun tak kalah kelam. Setelah peristiwa G30S 1965, Aidit menjadi buruan nomor satu. Pada 22 November 1965, dia tertangkap di Solo, lalu dieksekusi di Boyolali. Tokoh yang pernah mempertaruhkan nyawanya dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan itu kemudian dimasukkan ke sumur. Saat itu, usianya baru 42 tahun. Ia tak hanya meninggalkan sebuah organisasi politik besar yang hancur-lebur, tetapi juga nama yang diburamkan dalam sejarah Orde Baru.
