Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lampung, Rabu (10/6), disambut dengan aksi protes yang tak biasa: jahit mulut.
Di bawah terik matahari di Tugu Adipura, Bandar Lampung, tiga mahasiswa yang berhimpun di bawah naungan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi dengan mulut terjahit.
Ketiga mahasiswa yang melakukan aksi tersebut adalah Dzaki Oktarian, Mba Bondol, dan Akbar Sumanteri. Sambil berdiri, tangan mereka memegang spanduk putih bertuliskan ”Rakyat menjerit, nilai tukar melejit”.
Di samping mereka, belasan anggota LMND lainnya melakukan orasi sembari membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera organisasi.
Salah satu peserta aksi jahit mulut, , menyampaikan aspirasinya lewat rekaman suara di ponsel. Dengan bantuan alat pengeras suara, curahan hatinya diperdengarkan kepada masyarakat yang berlalu-lalang di sekitar Tugu Adipura.
“Kami merasa suara-suara dan kritik-kritik yang disampaikan selama ini tidak benar-benar ditanggapi dan didengarkan. Yang ada justru pembungkaman, kekerasan, tekanan, bahkan berbagai bentuk penindasan.”
Dzaki Oktarian, anggota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) peserta aksi jahit mulut
Menurutnya, ada banyak kritik masyarakat terhadap penyelenggaraan negara di bawah Presiden Subianto, tetapi justru diabaikan dan dibungkam.
Di ujung rekaman, Dzaki menyelipkan kekecewaan yang sudah membuncah lama di hatinya. “Saya melakukan ini karena sudah merasa sesak dengan kondisi yang terjadi dan dengan demokrasi yang selama ini selalu digaungkan.”
Aksi simbolik
Koordinator aksi, Josua Sitorus, menyebut aksi jahit mulut itu merupakan simbolisasi dari kondisi demokrasi di Indonesia yang belakangan ini semakin tertekan.
“Mulut yang dijahit adalah simbol pembungkaman rakyat yang lazim di lakukan oleh rezim. ini adalah gambaran rakyat yang sudah berulang kali menyampaikan keluhan, menyerahkan aspirasi, dan menyuarakan tuntutan, tetapi tidak pernah mendapat jawaban yang nyata dari pemerintah,” kata Josua.
Menurut dia, kedatangan presiden ke Lampung untuk bersukaria bersama para pengusaha jelas tidak menunjukkan empati terhadap kondisi rakyat hari ini
“Sementara Presiden Prabowo bersukacita di ruangan ber-AC, ada orang yang harus mengamen di jalan untuk bertahan hidup dan banyak anak muda yang tidak mendapatkan kepastian kerja. Ini situasi nyata yang sedang dihadapi rakyat hari ini.”
Josua Sitorus, Koordinator aksi LMND Lampung
Dia menambahkan, pemerintah sibuk membangun narasi tentang pertumbuhan ekonomi, sementara kehidupan ekonomi rakyat banyak justru semakin berat.
”Pemerintahan Prabowo tidak cukup melakukan penyelesaian masalah rakyat hanya melalui pidato berapi-api atau selebrasi bersama pengusaha. Kondisi PHK massal, rupiah yang melemah terhadap dolar, pendidikan yang semakin mahal, dan masalah rakyat lainnya harus segera diselesaikan, sebelum kemarahan rakyat terjadi semakin besar,” jelasnya.
Sementara itu, tidak jauh dari Tugu Adipura, tepatnya di Hotel Novotel, Presiden Prabowo membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Sebelum memasuki lokasi Munas, ribuan pelajar dari SD hingga SMA dimobilisasi untuk berbaris di pinggir jalan yang dilalui Prabowo sembari melambaikan bendera Merah Putih ukuran kecil.
Lima tuntutan
Dalam aksi tersebut, LMND Lampung mengusung lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mereka menuntut penerapan pajak kekayaan untuk masyarakat superkaya di Indonesia.
Menurut Josua, penerapan pajak kekayaan merupakan keharusan di tengah ketimpangan ekonomi yang sangat lebar. Kekayaan nasional, terutama dari ekstraksi sumber daya alam, hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya.
”Prinsip negara adalah bagaimana kekayaan alam dikelola untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya terakumulasi pada segelintir orang. Karena itu sudah saatnya orang kaya dipajaki melalui kebijakan pajak kekayaan,” tegasnya.
Kedua, mendesak pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
Menurutnya, meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, tetapi dampaknya belum mengarah pada terbukanya akses yang lebar bagi semua warga negara untuk menikmati pendidikan.
”Namun sekitar 4,1 juta anak-anak dan remaja berusia 7-18 tahun tidak bersekolah. Ini belum termasuk yang putus sekolah atau mereka yang kesulitan membayar biaya pendidikan.”
Josua Sitorus, Koordinator aksi LMND Lampung
Ketiga, LMND menuntut penghentian remiliterisasi kehidupan sipil.
Menurut mereka, rezim Orde Baru dengan Dwifungsi ABRI-nya telah menciptakan efek trauma kepada masyarakat. Selain isu inefisiensi dan inkompetensi, pelibatan militer dalam urusan sipil justru membawa budaya militeristik yang bertentangan dengan kehidupan sipil modern yang menekankan kesetaraan, deliberasi, dan dialog.
“Kita melihat berbagai urusan sipil semakin banyak melibatkan militer. Ruang sipil harus tetap dikelola oleh sipil. Karena itu kami menolak remiliterisasi yang masuk ke berbagai sektor kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Keempat, mendesak pemerintah mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak kenaikan energi global, perang dagang, dan depresiasi nilai tukar rupiah.
”Sementara pemerintah selalu mengumbar optimisme palsu, masyarakat justru terimpit ekonominya. Pelaku UMKM terpukul, PHK massal di mana-mana, harga-harga mulai naik, dan sekarang kenaikan Pertamax yang berpotensi membawa gejolak ekonomi,” jelasnya.
Terakhir, LMND mendesak pemerintahan Prabowo untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menyedot anggaran besar, tetapi justru menjadi tempat berpesta para kroni dan pemburu rente.
