Setelah sayup-sayup kabar kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik terdengar oleh gerakan bawah tanah, anak-anak muda kiri bergerilya mempersiapkan kemerdekaan. Di bawah kekuasaan Jepang, secara sembunyi-sembunyi, mereka mengorganisir rapat dan menggerakkan perjuangan untuk mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Salah satu tokoh penting dari kelompok ini adalah Wikana. Dalam bukunya, “Orang-orang Kiri di Persimpangan Kiri Jalan,” Soe Hok Gie menyimpulkan bahwa banyak kader komunis bekerja keras untuk melancarkan proses proklamasi. “Tanpa Wikana dan juga Mr. Subardjo jalannya proklamasi kemerdekaan tidaklah akan begitu berjalan lancar,” tulis Gie.
Sayangnya, fakta ini sering kali diabaikan dalam sejarah resmi Indonesia. Ini sebagaimana dikatakan George Orwell, “cara paling efektif untuk menghancurkan rakyat adalah dengan mengingkari serta menghapuskan pemahaman mereka atas sejarahnya sendiri.” Tidak heran jika, seperti yang pernah terjadi, peran Sukarno di sekitar proklamasi kemerdekaan pun pernah dihapus.
Perjalanan seorang revolusioner
Wikana, lahir pada 16 Oktober 1914 di Sumedang, Jawa Barat, berasal dari keluarga priayi. Ayahnya, Raden Haji Soelaiman, adalah seorang priayi dari Demak, Jawa Tengah. Wikana adalah anak ke-14 dari 16 bersaudara. Salah satu kakaknya, Winanta, adalah tokoh PKI tahun 1920-an yang dibuang ke Boven Digul setelah pemberontakan PKI yang gagal pada 1926/1927. Dari kakaknya inilah, Wikana banyak belajar politik.
Wikana dikenal cerdas dan mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) dan Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Setelah lulus dari MULO pada 1932, ia langsung terjun ke dunia politik dengan bergabung Partai Indonesia (Partindo).
Benedict Anderson dalam bukunya, “Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946,” menyebutkan bahwa Wikana adalah murid Bung Karno. Ia juga aktif menulis di koran “Fikiran Rakjat” yang diasuh oleh Bung Karno. Pada 1937, Wikana bergabung dengan Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah organisasi anti-fasis berhaluan kiri, dan dipercaya sebagai Ketua Barisan Pemuda Gerindo.
Pada masa itu, Wikana sudah menjadi kader komunis yang aktif. Untuk menyebarkan propaganda, ia menjadi agen penyebaran koran “Menara Merah” di Jawa Barat di bawah koordinasi tokoh PKI, Pamoedji. Aktivitas ini tercium Belanda, dan pada Juni 1940, Wikana bersama Adam Malik dan Pandu Kartawiguna ditangkap. Ia baru dibebaskan setelah pendudukan Jepang pada 1942.
Peran kunci menjelang proklamasi
Di bawah pendudukan Jepang, Wikana bekerja di grup Kaigun (Angkatan Laut Jepang) bersama Ahmad Subardjo. Menurut Sidik Kertapati dalam “Seputar Proklamasi 17 Agustus 1945”, aktivitas Wikana di Kaigun mendapat restu dari PKI, dan ia sering berkoordinasi dengan Aidit. Untuk menjaga kerahasiaan, Wikana menggunakan nama samaran “Raden Sunoto.”
Kaigun juga membentuk institut politik bernama “Indonesia Merdeka,” yang dipimpin oleh Wikana. Institut ini sering mengadakan pendidikan politik bagi para pemuda dan mengundang Bung Karno serta Bung Hatta sebagai pengajar.
Ketika Jepang di ambang kekalahan pada Agustus 1945, Wikana dan Aidit mendengar berita penyerahan Jepang. Mereka dengan sigap menginisiasi pertemuan di Asrama Baperki di Cikini 71, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih besar di belakang Institut Bakteriologi Pegangsaan. Pertemuan inilah yang menghasilkan keputusan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Wikana, bersama Aidit, Subadio dan Suroto Kunto, diutus menemui Bung Karno. Sebagai juru bicara, Wikana mendesak Bung Karno untuk mengumumkan proklamasi pada 16 Agustus 1945. Namun, Bung Karno menolak karena ingin berunding dengan pemimpin lain, termasuk Bung Hatta. Sayangnya, perundingan itu berakhir dengan penolakan.
Tidak puas, Wikana dan pemuda lainnya kembali mengadakan rapat yang lebih luas. Mereka sepakat untuk tetap melaksanakan proklamasi, tetapi tidak menunggu para tokoh. Untuk menghindari intervensi Jepang, mereka memutuskan untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok. Wikana sendiri tetap berada di Jakarta, mempersiapkan kemerdekaan dari rumahnya di Jalan Garuda 60.
Akhirnya, kesepakatan tercapai di Rengasdengklok. Proklamasi kemerdekaan pun dilangsungkan pada 17 Agustus 1945.
Akhir yang tragis
Setelah proklamasi, Wikana terus berkontribusi. Ia tercantum dalam kepengurusan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang tidak berumur panjang. Kemudian, pada 1 September 1945, ia ditunjuk sebagai Ketua Angkatan Pemuda Indonesia (API). Organisasi ini berperan penting dalam merebut perusahaan-perusahaan milik Belanda di awal revolusi.
Pada Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta, November 1945, API dan beberapa organisasi lain melebur menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), di mana Wikana terpilih sebagai wakil ketua.
Kariernya di pemerintahan juga terus menanjak. Ia menjabat sebagai Menteri Negara di Kabinet Sjahrir II dan III, serta di Kabinet Amir Sjarifuddin. Di Kabinet Amir II, ia menjabat sebagai Menteri Pemuda. Namun, setelah kejatuhan Kabinet Amir, posisi kaum kiri mulai terpinggirkan.
Puncak konflik terjadi pada 1948 dengan kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) yang dikeluarkan oleh Bung Hatta. Kebijakan ini dianggap kaum kiri sebagai upaya melucuti laskar rakyat, yang berujung pada Peristiwa Madiun 1948. Ribuan kader PKI terbunuh dalam peristiwa ini.
Wikana sempat menghilang setelah peristiwa Madiun, tetapi kemudian kembali aktif di dunia politik. Ia sempat menjadi anggota Konstituante (1953), masuk dalam CC-PKI (1954), dan menjadi anggota DPA (1963) serta MPRS (1965).
Menjelang peristiwa G30S, Wikana berada di Peking, Tiongkok. Ia kembali ke Indonesia pada 10 Oktober 1965, namun langsung ditangkap tentara. Meskipun sempat dibebaskan, tapi pada Juni 1966, Wikana kembali ditangkap dan sejak saat itu dihilangkan. Keluarganya tidak pernah mengetahui keberadaannya hingga saat ini. Sebuah akhir tragis bagi seorang revolusioner yang begitu berdedikasi dan berbakti bagi kemerdekaan Indonesia.
