Di Eropa dan Amerika Latin, sepak bola berkembang dari kelas pekerja. Namun, di Indonesia, kisahnya agak unik, dibawa oleh kolonial pada akhir abad ke-19 dan sempat ditunggangi politik diskriminasi.
Di pintu masuk beberapa lapangan sepak bola Hindia Belanda pada awal abad ke-20, tergantung papan pengumuman bertuliskan “Verboden voor honden en inlander” atau ”anjing dan pribumi dilarang masuk”. Kalimat itu bukan sekadar larangan bermain bola, tetapi ekspresi dari tatanan kolonial: diskriminasi dan rasisme.
Uniknya, dalam perjalanannya kemudian, sepak bola berkembang di kalangan bumiputra justru dimulai sebagai alat perlawanan.
Menentang politik diskriminatif
Ketika sepak bola mulai masuk ke Hindia Belanda pada awal 1900-an, olahraga ini segera mereproduksi hierarki kolonial. Nederlandsch Indische Voetball Bond (NIVB), organisasi sepak bola resmi bentukan Belanda yang berdiri pada 1919, hanya membuka pintu bagi klub-klub milik orang Eropa. Bumiputera, seberapa pun mahir mereka bermain, tidak punya tempat di sana.
Reaksi bumiputera bukan pasrah. Mereka membuat lapangan sendiri, mendirikan klub sendiri, dan menggelar kompetisi sendiri. Dari sini lahir puluhan perserikatan sepak bola pribumi di berbagai kota, dari Batavia, Bandung, Solo, Yogyakarta, hingga Surabaya dan Madiun: VIJ Batavia, BIVB Bandung, PSM Yogyakarta, VVB Solo, MVB Madiun, IVBM Magelang, dan SIVB Surabaya. Lapangan sepak bola menjadi ruang otonom untuk menentang politik diskriminatif. Tempat bumiputera bisa berkumpul, berkompetisi, dan merasakan kesetaraan yang tidak mereka temukan di tempat lain.
Alat perlawanan
Sejak awal, sepak bola bumiputra juga menjadi sarana perlawanan terhadap kolonialisme. Salah satu yang paling aktif mengorganisir gerakan ini adalah Mohammad Husni Thamrin, politikus Betawi yang mendirikan Voetbal Bond Boemipoetra (VBB) di Batavia, yang kelak berganti nama menjadi Voetbalbond Indonesische Jacatra (VIJ). Bagi Thamrin, sepak bola bukan sekadar olahraga. Ia adalah alat pengorganisasian, sebagai cara menyatukan anak-anak muda bumiputera yang tersebar di bawah tekanan kolonial.
Puncak dari semua gerakan ini terjadi pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Tujuh perserikatan sepak bola bumiputera, seperti VIJ Batavia, BIVB Bandung, PSM Yogyakarta, VVB Solo, MVB Madiun, IVBM Magelang, dan SIVB Surabaya, berkumpul secara diam-diam untuk menghindari pengawasan Polisi Belanda (PID). Dari pertemuan itu lahirlah Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI), dengan Ir. Soeratin Sosrosoegondo sebagai ketua umum pertamanya.
Soeratin adalah insinyur sipil lulusan Heckelenburg, Jerman, yang dengan sengaja mengundurkan diri dari perusahaan konstruksi Belanda tempatnya bekerja demi terjun ke gerakan nasional. Baginya, sepak bola adalah “wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda.” Pertemuan-pertemuan yang ia adakan sebelum pendirian PSSI selalu dilakukan secara tertutup, dari kota ke kota, menghindari mata-mata kolonial, persis seperti yang dilakukan aktivis pergerakan politik pada masa yang sama.
Nama yang dipilih pun bukan kebetulan. Di era ketika kata “Indonesia” masih dianggap subversif oleh pemerintah kolonial, dan penggunaannya bisa berujung penangkapan, para pendiri PSSI memilih mencantumkannya dalam nama resmi organisasi. Itu adalah tindakan politik yang berani. Langkah ini juga menunjukkan ekspresi politis dari sebuah gerakan yang awalnya berangkat dari olahraga.
Sebagai alat pemersatu
Sumpah Pemuda 1928 adalah tonggak penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia, tetapi ia berbicara kepada pemuda terpelajar dari kalangan menengah-atas yang hadir di kongres. PSSI dan jaringan perserikatan sepak bola yang melahirkannya bekerja di lapisan yang berbeda dan lebih luas: anak-anak muda dari lintas kelas, lintas agama, lintas suku, yang menemukan identitas bersama bukan melalui resolusi politik tetapi melalui keringat bersama di lapangan.
Ini bukan klaim kecil. Eddi Elison dalam ”Soeratin Sosrosoegondo: Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan” menunjukkan bahwa pertandingan-pertandingan sepak bola bumiputera dihadiri tokoh-tokoh pergerakan terkemuka, termasuk Sukarno. Lapangan sepak bola menjadi ruang publik alternatif. Tempat berlatih solidaritas, memupuk kebersamaan, dan menyusun pergerakan.
Warisan yang perlu diingat
Dalam sejarah Indonesia, sepak bola bukan sekadar permainan, kompetisi, atau olahraga, tetapi juga alat mengorganisasikan perlawanan terhadap kolonialisme.
Sayang sekali, sejarah seolah berbalik. Sejak Orde Baru hingga kini, federasi sepak bola kerap menjadi kuda tunggangan para politisi untuk agenda jangka pendek. Sepak bola diurus oleh orang-orang yang tidak kompeten. Ketua umum PSSI selalu dari triumvirat: politisi, pengusaha, militer.
Akhirnya, meskipun menjadi olahraga paling populer, dengan hampir 70 persen warga Indonesia menyukai sepak bola (survei Ipsos), sepak bola Indonesia tak banyak berkembang.
Dari sejarah yang penuh warna-warni patriotisme dan nasionalisme, kini sepak bola meringkuk dalam berlapis-lapis masalah. Mulai dari skandal pengaturan skor, kerusuhan suporter, korupsi, politik kepentingan, hingga persoalan manajemen kompetisi yang dianggap buruk.
