Sejak terpilih sebagai Presiden FIFA pada 2016, Gianni Infantino datang dengan janji besar: membawa “FIFA Baru” yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi era Sepp Blatter.
Namun, 10 tahun kemudian, janji itu berubah menjadi deretan skandal, intervensi politik, dan keputusan yang merusak integritas sepak bola dunia.
Salah satu kasus paling mencolok adalah pertemuan rahasia Infantino dengan mantan Jaksa Agung Swiss, Michael Lauber, antara 2016 dan 2017. Saat itu Lauber sedang menangani investigasi korupsi FIFA. Pertemuan tersebut tidak tercatat dan tanpa notulen, sehingga menimbulkan dugaan upaya menghalangi proses hukum. Meski penyelidikan pidana akhirnya ditutup pada 2023, kasus ini sudah cukup merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Infantino.
Masalah lain muncul dari masa kerjanya di UEFA. Namanya terseret dalam Panama Papers karena keterlibatannya dalam penjualan hak siar kompetisi Eropa ke perusahaan cangkang. Transaksi tersebut dinilai merugikan UEFA dan menimbulkan pertanyaan soal integritasnya sebelum memimpin FIFA.
Di dalam organisasi, Infantino juga dinilai melemahkan pengawasan internal. Pada 2017, ia tidak memperpanjang masa jabatan dua pimpinan Komite Etik FIFA yang sedang menyelidiki dugaan pelanggaran, termasuk pengeluaran pribadinya. Setelah figur-figur independen itu diganti, berbagai investigasi terhadap Infantino sendiri berhenti. Langkah ini dianggap sebagai upaya membersihkan pengawas yang tidak sejalan dengannya.
Puncak kontroversi terjadi pada Piala Dunia 2026. Striker Amerika Serikat, Folarin Balogun, mendapat kartu merah langsung dalam laga melawan Bosnia-Herzegovina. Menurut aturan, ia seharusnya absen di laga berikutnya. Namun setelah Presiden Donald Trump menelepon Infantino secara pribadi, FIFA tiba-tiba mencabut larangan tersebut. Keputusan ini memicu protes keras dari federasi Eropa dan puluhan anggota parlemen Uni Eropa yang menilai sebagai bentuk intervensi politik yang melanggar netralitas FIFA.
Bahkan sebelum kasus Balogun, Infantino sudah memberikan “Penghargaan Perdamaian FIFA” pertama kepada Trump pada akhir 2025. Langkah ini dianggap sebagai transaksi politik demi menjaga hubungan baik dengan pemerintah tuan rumah.
Masalah semakin parah di Piala Dunia 2026 sendiri. Kebijakan visa ketat Amerika Serikat menyulitkan tim, wasit, dan suporter dari banyak negara. Wasit asal Somalia ditolak masuk, skuad Senegal diperiksa di landasan pacu, dan pesawat Uruguay sempat ditolak terbang ke wilayah AS. Sementara itu, tim Iran harus bolak-balik dari Meksiko setiap kali bertanding. Infantino hanya menjawab “chill, relax” dan mengaku FIFA tidak bisa mengatur kebijakan imigrasi negara tuan rumah.
Ironisnya, ketika Indonesia menolak kedatangan tim Israel pada Piala Dunia U-20 2023, FIFA langsung memindahkan turnamen tersebut. Tapi ketika masalah serupa terjadi di Amerika Serikat, Infantino memilih diam.
Selama satu dekade memimpin, Infantino lebih banyak terlihat dekat dengan pemimpin politik kuat dan fokus pada perluasan turnamen demi keuntungan finansial. Ia membela Qatar di tengah kritik hak asasi manusia, mendukung ekspansi ke Arab Saudi 2034, dan membiarkan harga tiket Piala Dunia 2026 melambung tinggi.
Sepak bola dunia membutuhkan pemimpin yang bisa menjaga netralitas dan integritas organisasi, bukan yang tunduk pada tekanan politik atau kepentingan bisnis. Setelah sekian banyak kontroversi yang merusak citra FIFA, sudah saatnya Gianni Infantino mundur. Dunia sepak bola tidak lagi butuh janji reformasi yang tak kunjung terwujud. Infantino harus out.
