Pada 25 November 1960, tiga perempuan berjalan menyusuri jalanan pedalaman Dominika dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Patria, Minerva, dan María Teresa Mirabal baru saja pulang usai menjenguk suami mereka di penjara. Tak ada yang menyangka, perjalanan itu menjadi garis akhir hidup mereka.
Di tengah jalan, kendaraan mereka dicegat. Aparat rezim Rafael Trujillo menunggu. Pembunuhan dilakukan dengan brutal. Tubuh mereka diperlakukan seolah tak bernilai. Luka-luka disamarkan. Tragedi itu dikonstruksi sebagai kecelakaan biasa. Namun kebenaran, seperti darah, selalu menemukan jalannya sendiri untuk terlihat.
Tiga bersaudari ini dikenal sebagai Las Mariposas, kupu-kupu yang memilih melawan ketika banyak orang memilih diam. Kematian mereka mengguncang rakyat Dominika. Amarah menjelma menjadi keberanian kolektif. Solidaritas tumbuh dari duka. Rezim Trujillo runtuh setahun kemudian. Sejarah kemudian menetapkan 25 November sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Sebuah penanda bahwa tubuh perempuan bukan sekadar korban, tetapi juga sumber daya resistensi.
Sejak itu, setiap 25 November hingga 10 Desember diperingati sebagai 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Namun api perlawanan ini tidak hanya hidup dalam seremoni. Ia terus menyala dalam kenyataan sehari-hari, di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
Kekerasan yang berganti wujud
Penindasan tidak selalu datang dengan sepatu lars dan senjata. Ia juga hadir dalam kebijakan, regulasi, dan moralitas yang mengontrol tubuh perempuan. Otoritarianisme modern bekerja dengan cara halus. Membatasi kebebasan sipil. Mengkriminalkan suara kritis. Mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan atas tubuhnya sendiri.
Dalam tatanan sosial yang semakin konservatif, perempuan kembali diposisikan sebagai penjaga moral, sekaligus objek disiplin. Kesalahan dikaitkan dengan tubuh mereka. Kontrol dipusatkan pada pilihan hidup mereka.
Di negara-negara Global Selatan, termasuk Indonesia, kekerasan ini bertaut erat dengan ketimpangan ekonomi dan relasi kuasa yang timpang. Ia menjelma sebagai pengabaian struktural yang pelan namun mematikan.
Perempuan di tengah konflik agraria
Di desa-desa, perempuan berdiri di garis depan ketika tanah dirampas. Konflik agraria merenggut lebih dari sekadar lahan. Ia mencuri sumber kehidupan, ruang pangan, dan martabat. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan ratusan konflik terjadi setiap tahun. Dari Sumatera hingga Papua, suara perempuan petani dan masyarakat adat berhadapan langsung dengan alat berat dan aparat bersenjata.
Ketika laki-laki ditangkap atau dipinggirkan, perempuan memilih bertahan. Mereka menghadang ekskavator dengan tubuhnya. Mereka mempertahankan sawah yang selama ini memberi makan keluarga. Namun yang mereka hadapi bukan sekadar perusahaan, melainkan negara yang memberi izin, memberi legitimasi, lalu membiarkan kekerasan berlangsung.
Intimidasi, pelecehan verbal, hingga kriminalisasi menjadi risiko sehari-hari. Tubuh mereka diperlakukan sebagai gangguan, bukan sebagai penjaga kehidupan.
Kekerasan ekonomi di kota
Di kota, kekerasan hadir dalam bentuk yang lebih sunyi namun tak kalah melumpuhkan. Buruh perempuan dipaksa bekerja dalam jam panjang dengan upah tak sebanding dengan kebutuhan hidup. Pekerja rumah tangga dan buruh migran hidup dalam kerentanan permanen. Gaji ditahan. Jam kerja tak manusiawi. Pelecehan seksual menjadi cerita yang jarang didengar, namun sering dialami.
Komnas Perempuan mencatat puluhan ribu kasus kekerasan setiap tahun. KDRT, pelecehan di ruang publik, kekerasan siber, hingga eksploitasi seksual kerja. Banyak yang berhenti di meja laporan. Banyak yang tenggelam dalam prosedur hukum yang melelahkan dan bias gender.
Pesan yang tersirat terlalu jelas. Keselamatan perempuan bukan prioritas. Dan, yang paling memilukan adalah ketika kekerasan ini berujung pada kehilangan nyawa.
Kematian ibu melahirkan dan pengabaian negara
Kematian ibu melahirkan bukan sekadar tragedi keluarga. Ia adalah alarm keras atas kegagalan sistem kesehatan publik. Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dan menunjukkan wajah paling telanjang dari pengabaian negara.
Di wilayah terpencil, perempuan hamil menempuh perjalanan berjam-jam menuju fasilitas kesehatan. Jalan rusak. Transportasi terbatas. Penundaan demi penundaan terjadi. Saat tiba, sering kali fasilitas tidak siap. Dokter spesialis tidak tersedia. Peralatan minim. Stok darah kosong.
Bagi keluarga miskin, prosedur rujukan yang rumit dan klaim JKN yang berbelit membuat waktu berjalan tanpa ampun. Setiap menit yang hilang adalah risiko kematian.
Penundaan karena birokrasi ini adalah kekerasan dalam bentuk paling dingin. Seorang ibu meninggal bukan karena takdir semata, melainkan karena sistem yang gagal melindungi.
Perlawanan yang terus bergerak
Namun di balik semua itu, perempuan tidak pernah sepenuhnya diam. Perlawanan tumbuh di banyak tempat. Perempuan desa yang berdiri di depan buldoser. Aktivis yang mengawal lahirnya UU TPKS di tengah resistensi politik. Buruh perempuan yang menuntut upah layak dan hak reproduksi. Mereka bergerak mungkin tanpa sorotan, tapi dengan keteguhan yang nyata.
Mereka adalah kupu-kupu hari ini. Tubuh mereka mungkin lelah, tetapi suaranya terus mencari ruang.
Setiap 25 November bukan hanya peringatan. Ia adalah momen menagih tanggung jawab. Mengingatkan bahwa kekerasan berbasis gender tidak pernah berdiri sendiri. Ia tumbuh dari otoritarianisme, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan yang meminggirkan perempuan.
Mirabal telah membuka jalan. Api itu kini menyala di Indonesia. Dalam langkah perempuan yang menolak bungkam. Dalam suara yang memilih bertahan. Dalam tubuh yang menolak tunduk.
Perlawanan belum usai. Dan sejarah masih menunggu keberanian-keberanian berikutnya.
