Di panggung internasional, sorotan kamera menangkap senyum Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan anaknya yang kini menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Mereka kompak mengangkat satu kata yang kini menjadi ikon ekonomi digital Indonesia: QRIS. Dalam forum global, keduanya menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar konsumen teknologi, melainkan pencipta.
Dalam pidatonya di Bloomberg New Economy Forum di Singapura, 21 November 2025, Jokowi mengatakan: “QRIS adalah bukti kuat bahwa Indonesia berhasil membangun fondasi ekonomi digital yang merata dan inklusif”.
Sehari kemudian, di KTT G20 Johannesburg, Gibran menambahkan: “QRIS menunjukkan bahwa sistem pembayaran kita tidak hanya modern, tetapi juga mampu menjangkau rakyat kecil di pasar tradisional”.
Namun, di balik sorak sorai diplomasi, ada kisah panjang tentang lahirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ini. Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran merancangnya sebagai jawaban atas fragmentasi kode QR yang dulu membingungkan. Diluncurkan pada 2019 lewat Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia, QRIS bukan sekadar teknologi, melainkan sebuah revolusi. Gubernur BI Perry Warjiyo pernah menegaskan: “QRIS bukan lagi sekadar alat bayar. Ia kini menjadi jembatan ekonomi antara pedagang pasar tradisional dan pelaku ekonomi global”.
Dampaknya terasa nyata. Dari mal megah di Jakarta hingga pedagang kaki lima di pinggir jalan, QRIS menjembatani transaksi. Ekonomi digital raksasa yang bernilai ratusan triliun rupiah kini berdenyut bersama warung kopi kecil yang menerima pembayaran lewat QRIS. Pedagang asongan tak lagi harus menyiapkan uang kembalian; mahasiswa bisa membeli gorengan dengan sekali pindai. Bahkan sumbangan masjid hingga penggalangan donasi sudah ramai menggunakan QRIS. Inovasi ini meruntuhkan sekat antara formalitas ekonomi dan denyut rakyat kecil.
Namun, di balik keberhasilan itu, ada ironi. Indonesia bisa inovatif, tetapi daya dukung pemerintah sering minim. QRIS memang berhasil karena dorongan regulator, tetapi banyak inovasi lain yang tak pernah mendapat panggung. Riset di universitas sering berhenti di meja seminar. Produk teknologi karya anak bangsa kerap kalah oleh impor, bukan karena kualitas, namun kurangnya dukungan ekosistem.
Contoh nyata bertebaran. Mobil listrik karya mahasiswa yang hanya berakhir sebagai prototipe pameran: Mobil Garuda Hybrid (UNY), Mobil Listrik Kaliurang Unisi (UII), Anargya EV Mark 1.0 (ITS 10 November), Arjuna (UGM), dan lain-lain. Alat kesehatan lokal tak lolos regulasi rumit, padahal bisa menekan biaya rumah sakit. Aplikasi pertanian yang membantu petani kecil, tetapi tenggelam karena tak ada subsidi data atau promosi. Belum lagi kompor ramah lingkungan dan lain-lain. Semua itu menunjukkan bahwa kreativitas ada, tetapi keberlanjutan tidak.
Di negeri yang kaya ide, riset masih dianggap beban, bukan investasi. Anggaran penelitian minim, birokrasi panjang, dan penghargaan terhadap peneliti sering jadi sekadar seremoni. Padahal, tanpa riset, inovasi hanyalah bunga yang layu sebelum mekar. QRIS menjadi pengecualian, bukan kebiasaan.
Karena itu, dukungan total terhadap karya anak bangsa adalah keharusan. Pemerintah mesti hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai fasilitator. Industri harus membuka ruang kolaborasi, universitas diberi dana riset yang layak, dan masyarakat diajak bangga menggunakan produk lokal. Inovasi tidak boleh berhenti di panggung internasional sebagai simbol diplomasi, melainkan harus menjadi denyut ekonomi sehari-hari.
QRIS telah membuktikan bahwa Indonesia bisa. Ia lahir dari kebutuhan, tumbuh menjadi simbol, dan kini mendunia. Tetapi kisah QRIS seharusnya bukan satu-satunya. Di baliknya, ada ribuan ide yang menunggu dukungan. Jika negara benar-benar ingin berdiri sejajar dengan raksasa teknologi dunia, maka setiap karya anak bangsa harus dipeluk, bukan dibiarkan.
Pada akhirnya, QRIS bukan sekadar kode. Ia adalah cermin harapan bahwa inovasi lokal bisa mengubah wajah ekonomi. Namun harapan itu akan sia-sia jika pemerintah hanya bangga di panggung, tanpa memberi ruang tumbuh di tanah sendiri. Dukungan total adalah jalan satu-satunya agar mimpi buruk “inovasi tanpa masa depan” tidak lagi menghantui Indonesia.
