Politik selalu dihardik untuk menjauhi olahraga. Badan-badan olahraga dunia bersahut-sahutan berseru agar olahraga netral dari politik.
Namun, sejarah justru menulis olahraga dengan banyak sekali noda-noda politik. Salah satunya, Olimpiade 1936 di Berlin, Jerman.
Tiga tahun sebelum Olimpiade 1936, Jerman jatuh ke tangan fasisme. Adolf Hitler, seorang kopral dua saat Perang Dunia I, terpilih sebagai kanselir. Tahun 1934, ia mengangkat dirinya sebagai penguasa tertinggi Jerman dengan gelar ”Der Führer”.
Ia mengobarkan doktrin pseudo-sains tentang orang-orang Arya sebagai ras paling unggul (herrenvolk). Sementara bangsa-bangsa lain, seperti Slavia, dianggap sub-manusia (untermenschen). Bahkan ada ras yang dianggap perusak budaya, seperti kaum Yahudi dan kaum Romani/gipsi.
Sejak hukum Nürnberg (1935), diskriminasi dan persekusi terhadap ras Yahudi, kaum minoritas, dan disabilitas makin meluas. Warga Yahudi dilarang bekerja di sektor pers, radio, teater, musik, dan seni rupa. Buku-buku karya penulis Yahudi dibakar secara massal.
Di tengah bangkitnya politik fasistik itu, Jerman menjadi tuan rumah Olimpiade 1936. Awalnya, Hitler tidak begitu bersemangat menyelenggarakan olimpiade. Namun, Menteri Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, mengubah cara pandangnya.
Goebbels sadar betul, olahraga bisa menjadi deterjen paling ampuh untuk membersihkan dosa-dosa politik. Selain itu, olahraga juga bisa menjadi panggung untuk memamerkan keunggulan ras Arya sekaligus kemajuan Nazi Jerman.
Sementara itu, di luar Jerman, terutama di Eropa dan AS, kritik terhadap Nazi Jerman sebagai penyelenggara olimpiade bersahut-sahutan. Bahkan ada aksi untuk memboikot penyelenggaraan olimpiade di Jerman. Aksi itu terjadi di Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya, Belanda, Swedia, dan Cekoslowakia.
Boikot paling keras dilakukan oleh Front Rakyat di Spanyol dan pemerintahan kiri di Katalonia. Mereka menggalang olimpiade tandingan yang disebut Olimpiade Rakyat (Olimpíada Popular) di Barcelona. Lebih dari 6.000 atlet dari 49 negara bersedia mengikuti olimpiade itu.
Sayang, Olimpiade Rakyat itu gagal terlaksana. Saat hari pembukaan, militer Spanyol yang dipimpin Jenderal Franco melancarkan kudeta bersenjata. Akhirnya, banyak atlet dan jurnalis yang dikirim ke Barcelona terjebak dalam perang dan memilih bergabung dengan milisi-milisi kiri. George Orwell, jurnalis yang dikirim saat itu, akhirnya bergabung dengan milisi Marxis (POUM).
Menghadapi gerakan boikot itu, Jerman menebar pencitraan. Semua papan pengumuman anti-Yahudi di tempat-tempat umum, seperti di jalan, toko-toko, lembaga pendidikan, dan lain-lain, dicopot. Koran-koran independen dan radikal dilarang terbit.
Selain itu, polisi Nazi juga menangkapi ribuan orang gipsi, lalu dikirim ke kamp penampungan khusus di pinggir kota, agar tak terlihat oleh pengunjung olimpiade. Puncaknya, agar terlihat plural, Jerman membolehkan atlet anggar keturunan Yahudi, Helene Mayer, turut memperkuat Timnas Jerman.
Tidak berhenti di situ, Hitler membangun infrastruktur olahraga besar-besaran. Salah satunya, membuat Olympiastadion yang bisa menampung 100 ribu penonton.
Saat pembukaan olimpiade, Nazi Jerman memperkenalkan tradisi pawai obor Olimpiade. Idenya dari Joseph Goebbels, yang kemudian dieksekusi oleh Carl Diem. Lebih dari 3.000 pelari kemudian membawa obor tersebut estafet melintasi tujuh negara (Yunani, Bulgaria, Yugoslavia, Hungaria, Austria, Cekoslowakia, dan Jerman) sejauh total 3.187 kilometer hingga tiba di Stadion Olimpiade Berlin.
Begitulah, dalam nuansa yang megah dan meriah, Olimpiade Berlin 1936 digelar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pertandingan olimpiade disiarkan di televisi. Di Jerman, televisi-televisi ditempatkan di ruang publik agar rakyat Jerman bisa menyaksikan keunggulan ras Arya di berbagai cabang olahraga.
Saat pertandingan mulai digelar, bendera-bendera Nazi berdampingan dengan bendera Komite Olimpiade (OIC). Polisi rahasia Jerman (Gestapo) juga memenuhi stadion. Teror dan ketakutan ditebar untuk atlet-atlet asing.
Namun, tak semua rencana Nazi berjalan baik. Jesse Owens, atlet berkulit hitam dari Alabama, AS, berhasil menjungkirbalikkan mitos keunggulan ras Arya. Ia meraih empat medali emas di ajang itu. Saat berdiri di podim menerima penghargaan, ia menolak salam Nazi.
Di ajang itu, Nazi berusaha memanfaatkan olahraga untuk memamerkan keunggulan ideologisnya. Sebuah film dokumenter berjudul ”Olympia”, yang disutradarai oleh Leni Riefenstahl, berhasil mengabadikannya.
Tiga tahun pasca olimpiade itu, tank-tank militer Jerman mulai melintasi perbatasan Polandia yang menandai invasi militer Nazi ke berbagai negara segera dimulai. Atlet-atlet Jerman, yang saat olimpiade diagung-agungkan, kini berseragam tentara dan dikirim ke medan perang.
Kemudian, setelah 90 tahun berlalu, waktu seolah mengulang momen Olimpiade 1936. Kali ini bukan di Olimpiade, tapi Piala Dunia.
Sepak bola dirayakan sebagai bahasa universal untuk menyatukan semua orang. Sepak bola adalah satu-satunya cinta yang tak bersyarat di dunia ini, kata penulis Andra Hirata.
Namun, Piala Dunia 2026 di Amerika tidak demikian. Amerika Serikat, penyelenggara 78 dari 104 pertandingan Piala Dunia 2024, merupakan salah satu negara intoleran di dunia saat ini. Di bawah Donald Trump, AS menjadi negara rasis dan fasis.
Pada 5 Desember 2025, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menganugerahkan penghargaan perdana FIFA Peace Prize kepada Donald Trump. Di Piala itu tertulis: Football Unites the World.
Sebulan kemudian, AS atas perintah Trump menyerang Venezuela dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya. Hampir dua bulan kemudian, AS kembali menyerang Iran. Rudal pertama langsung menghantam Sekolah Dasar Putri Shajareh Tayyebeh di Distrik Minab, yang menewaskan 180 murid perempuan tak berdosa.
Ironisnya, ketika FIFA berseru-seru agar sepak bola bersih dari politik, Presiden FIFA Gianni Infantino justru memamerkan aksi-aksi politiknya yang menjilat Trump. Bukan hanya soal Penghargaan Perdamaian (Fifa Peace Prize). Saat Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace (BoP) pada akhir Januari 2026, yang menantang PBB dan merusak multilateralisme, dia hadir di samping Trump dan memakai topi bisbol bertuliskan “USA”.
Di tangan AS, Piala Dunia berubah menjadi panggung diskriminatif. Jutaan suporter dari berbagai belahan dunia dipersulit untuk hadir di stadion-stadion AS. Pengetatan aturan Visa, yang mencerminkan politik imigrasi AS yang makin rasis, menjadi biang keladinya. Penonton dari Iran dan Haiti dilarang sama sekali. Suporter dari Senegal, Pantai Gading, dan sebagian besar Afrika dipersulit mendapatkan visa.
Wasit asal Somalia yang ditunjuk FIFA, Omar Abdulkadir Artan, ditolak masuk di Bandara Miami. Ia terpaksa kembali ke negeranya. Namun, ketika ia keluar dari bandara, ribuan rakyat Somalia menyambutnya sebagai pahlawan.
Nasib Timnas Iran lebih menyedihkan. Timnas Iran menghabiskan waktu tiga minggu di Antalya, Turki, hanya untuk menunggu kejelasan visa AS. Namun, setelah mendapat viza, Timnas Iran mendapat perlakuan aneh bin ajaib: mereka tidak boleh tinggal di AS selama pertandingan. Artinya, jika laga usai dimainkan, Timnas Iran harus angkat kaki. Mereka hanya boleh memasuki AS jika ada pertandingan.
Beruntung, Presiden Meksiko yang kiri, Claudia Sheinbaum, berbaik hati. Ia membuka pintu bagi Timnas Iran untuk membuat training base mereka di Kota Tijuana, Meksiko. Namun, tetap saja hal itu menjadi beban bagi Timnas Iran. Mereka harus menghabiskan waktu 10 jam setiap jelang pertandingan untuk bolak-balik Meksiko-AS.
Nasib buruk tak hanya diterima Iran. Striker utama Timnas Irak sempat ditahan oleh petugas imigrasi di Bandara Chicago selama tujuh jam karena alasan latar belakangnya.
Seluruh anggota skuad Timnas Senegal dipaksa turun dari pesawat dan diperiksa menggunakan metal detektor manual langsung di atas landasan pacu (tarmac) bandara.
Pesawat carter resmi yang membawa skuad Uruguay dari kamp latihan mereka di Cancun, Meksiko, ditolak masuk ke wilayah udara AS oleh otoritas penerbangan dan perbatasan AS akibat masalah otorisasi dokumen masuk (entry paperwork). Mereka sempat tertahan lama di Meksiko. Akibatnya, Uruguay baru tiba di Miami tepat 24 jam sebelum laga dimulai.
Uniknya, tak satu pun negara Eropa yang mengalami diskriminasi serupa. Diskriminasi hanya berlaku bagi negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Begitulah, di bawah kendali Trump, AS menjadi penyelenggara Piala Dunia paling buruk dalam sejarah. Kebijakan mereka tak lebih baik dari Olimpiade Berlin 1936.
