Pada 1899, seorang perempuan berusia 20 tahun di Jepara menulis surat kepada temannya di Belanda: “Sudah lama sekali keinginan itu ada di hatiku, keinginan untuk bebas dan merdeka, berdiri sendiri, tidak bergantung kepada siapapun—tidak terikat pada siapapun.” Kalimat itu bukan sekadar curahan hati Kartini, melaikan sebuah manifesto.
Kita mudah mereduksi Kartini menjadi simbol. Setiap 21 April namanya disebut dalam upacara, wajahnya dicetak pada uang kertas, dan perjuangannya diringkas menjadi frasa-frasa yang terasa nyaman sekaligus kosong. Padahal, yang ia tawarkan jauh lebih radikal dari sekadar ikon. Ia menawarkan analisis struktural tentang bagaimana kebodohan yang dipelihara secara sistematis adalah instrumen kekuasaan yang paling efektif.
Pendidikan sebagai problem politik
Kartini memahami sesuatu yang sering luput dari wacana emansipasi generasi sesudahnya, bahwa menutup akses perempuan terhadap pendidikan bukan sekadar kebiasaan budaya yang kebetulan terjadi, melainkan sebuah pilihan politik yang disengaja. “Biarkan orang banyak itu bodoh, maka kekuasaan atas mereka ada di tangan kita! Kiranya demikianlah semboyan kebanyakan pembesar. Mereka tidak suka melihat orang-orang lain juga menginginkan pengetahuan dan kemajuan.”—(Kartini, 1903)
Tuduhan itu keras. Dan ia benar. Di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, perempuan pribumi nyaris tidak memiliki akses ke sekolah formal. Sensus kolonial 1900 menunjukkan bahwa tingkat melek huruf perempuan di Jawa tidak melebihi 2 persen. Sementara laki-laki dari kalangan priyayi dapat mengakses Hogere Burgerschool (HBS), perempuan dikurung dalam tradisi pingitan—diasingkan dari ruang publik tepat pada usia ketika pikiran paling produktif berkembang.
Kartini mengenali mekanisme ini dengan jernih. Ia menyebutnya “tembok tinggi”, bukan tembok batu, melainkan tembok yang dibangun dari norma, adat, dan ketakutan. Dan ia tahu bahwa satu-satunya alat yang bisa meruntuhkannya adalah pendidikan. Bukan pendidikan sebagai privilege, melainkan sebagai hak universal.
Data yang membenarkan Kartini
Seabad lebih setelah Kartini wafat, datanya berbicara. UNESCO mencatat bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan bagi perempuan berkorelasi dengan peningkatan produktivitas ekonomi sebesar 10 persen—efek yang dua kali lebih besar dibandingkan pada laki-laki di konteks yang sama. World Bank (2023) mendokumentasikan bahwa negara-negara yang menutup kesenjangan gender dalam pendidikan memiliki PDB per kapita rata-rata 25 persen lebih tinggi dibanding negara dengan kesenjangan serupa yang dibiarkan.
Di Indonesia sendiri, progres ada, tetapi fragil. Indeks Paritas Gender dalam pendidikan tinggi Indonesia saat ini mencapai 1,06 (BPS, 2023), artinya lebih banyak perempuan berkuliah daripada laki-laki secara agregat. Namun angka itu menyembunyikan ketimpangan berlapis: di Papua dan Papua Barat, angka partisipasi sekolah perempuan usia 13–15 tahun masih 12 poin di bawah rata-rata nasional. Dan di pasar kerja, Sakernas 2023 menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi tetap mendapat upah rata-rata 23 persen lebih rendah daripada laki-laki dengan kualifikasi setara.
Kartini tidak akan terkejut. Ia sudah mengingatkan bahwa pendidikan formal saja tidak cukup jika struktur sosial yang menopang subordinasi dibiarkan utuh. Dalam suratnya kepada Van Kol (1902), ia menulis: “Bukan sekolah saja yang kami butuhkan, tetapi perubahan cara pandang masyarakat tentang kedudukan perempuan.”
Warisan yang belum selesai
Ada ironi yang menyakitkan dalam cara Indonesia merayakan Kartini. Hari Kartini dirayakan dengan lomba mengenakan kebaya dan memasak—aktivitas yang justru mereproduksi citra domestik yang coba ia lawan. Ini bukan salah kebaya, tentu saja. Ini adalah gejala dari kecenderungan untuk menghormati simbol sambil mengabaikan substansi.
Substansi Kartini adalah pendidikan bukan ornamen peradaban. Ia adalah kondisi pertama dari segala emansipasi. Tanpa perempuan yang berpikir bebas, kritis, dan terdidik, tidak ada demokrasi yang betul-betul demokratis, tidak ada ekonomi yang betul-betul inklusif, dan tidak ada masyarakat yang betul-betul adil. Ini bukan sentimentalisme. Ini adalah argumen yang bisa diuji secara empiris, dan data membuktikannya benar.
Merayakan Kartini secara jujur berarti mengakui bahwa proyek yang ia mulai belum selesai. Bukan karena bangsa ini tidak maju, tetapi karena tolok ukur yang ia tetapkan, yakni pendidikan yang berkualitas untuk semua orang, masih jauh dari tercapai.
Pada 1904, setahun sebelum wafat, Kartini membuka sekolah kecil di Rembang. Ia mengajar sendiri. Bukan karena ia menunggu kebijakan pemerintah, tetapi karena ia memahami bahwa perubahan struktural dimulai dari tindakan konkret yang paling kecil sekalipun. Itu warisan yang sesungguhnya. Bukan gambar di uang kertas, melainkan keberanian untuk memulai ketika sistem belum siap.
Pertanyaan yang relevan hari ini bukan “ketika kita merayakan Hari Kartini, sudahkah kita menyerap semangat, pemikiran, dan cita-citanya?” Atau, jangan-jangan, kita hanya merayakan abunya.
