“Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tiongkok.” Begitulah pesan bijak orang Arab yang kerap dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, pelajaran dari Tiongkok tidak hanya soal ilmu pengetahuan. Jika ingin memahami cara memberantas kemiskinan, banyak hal yang juga layak dipelajari dari pengalaman negeri tersebut.
Tiongkok, negeri dengan penduduk sekitar 1,412 miliar jiwa, tercatat sebagai salah satu negara paling berhasil dalam sejarah modern dalam upaya memberantas kemiskinan. Dalam kurun 40 tahun, sejak 1981 hingga 2021, Negeri Tirai Bambu itu berhasil mengangkat sekitar 878 juta penduduk keluar dari garis kemiskinan (standar Bank Dunia, USD 1,9/PPP).
Pencapaian itu sungguh luar biasa. Hanya dalam empat dekade, Tiongkok berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem dari 88,3 persen pada 1981 menjadi nol pada 2021. Bayangkan, dari sekitar 1,2 miliar manusia yang berhasil dikeluarkan dari kemiskinan dalam empat dekade, sebanyak 75 persen tinggal di Tiongkok.
Bagaimana Tiongkok mampu melakukan lompatan besar itu? Strategi apa saja yang mereka gunakan hingga berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis? Dengan memahami pengalaman dan langkah-langkah Tiongkok dalam memberantas kemiskinan, Indonesia dapat memetik banyak pelajaran berharga.
Titik tumpu
Roma tidak dibangun dalam semalam. Begitu juga keberhasilan Tiongkok. Lompatan besar itu terjadi karena ada lompatan-lompatan kecil yang sudah dilakukan sejak lama. Dan itu tidak bermula pada 1980-an, tetapi jauh sebelumnya.
Setelah revolusi 1949, Tiongkok hanyalah negara miskin. Sekitar 80 persen penduduknya terperangkap dalam kemiskinan ekstrem. Tingkat buta huruf juga berkisar 80 persen pada orang dewasa. Sementara angka harapan hidupnya hanya 35 tahun, jauh di bawah AS yang 68 tahun atau Eropa yang 63,6 tahun.
Namun, jantung dari kemiskinan itu ada di desa. Dengan hampir 89 persen penduduk tinggal di desa masa itu, tingkat kemiskinannya hampir mencapai 97 persen. Tingkat buta huruf di wilayah pedesaan mencapai 95 persen.
Seperti revolusi Maoisme yang bertumpu di desa, pemberantasan kemiskinan ala Tiongkok juga dimulai dari desa. Penyebab utamanya adalah ketimpangan agraria. Tanah, yang merupakan alat produksi utama, dikuasai segelintir orang. Saat itu, 54,8 persen lahan pertanian dikuasai oleh hanya 14,5 persen petani/tuan tanah.
Jurus pamungkas untuk mengatasi hal itu adalah reforma agraria. Hasilnya menakjubkan, 92,1 persen petani miskin dan tak bertanah akhirnya memiliki tanah. Dengan alat produksi di tangannya, petani-petani miskin itu langsung berdaya.
Dampaknya langsung terasa pada produksi pangan. Produksi biji-bijian nasional melonjak dari 113,18 juta ton pada 1949 menjadi 195,05 juta ton pada 1957. Hasil panen per hektare naik dari 1.035 kg/hektare menjadi 1.463 kg/hektare.
Puncaknya, pada 1979, Tiongkok mulai mendorong dekolektivitasi pertanian dengan memberi tanggungjawab kepada rumah tangga petani untuk mengolah dan berproduksi sendiri. Kebijakan ini memicu antusiasme berproduksi hingga mengerek produksi pertanian meningkat pesat.
Bersamaan dengan kebijakan reforma agraria itu, Tiongkok memperbaiki dan membangun irigasi secara besar-besaran. Produksi pupuk juga ditingkatkan. Sentuhan modernisasi ini berhasil menggenjot produksi semakin meninggi.
Kombinasi antara reforma agraria, pengelolaan oleh rumah tangga, dan sentuhan teknologi adalah ledakan pertumbuhan sektor pertanian Tiongkok. Antara 1978 dan 1985, pertumbuhan PDB pertanian tahunan rata-rata mencapai 6,9 persen. Lebih konkret lagi, pertumbuhan pendapatan per kapita petani pada periode 1978–1984 mencapai 16,2 persen per tahun.
Riset Martin Ravallion dan Chen Shaohua (2007) menujukkan bahwa pertumbuhan di sektor primer (terutama pertanian) memiliki dampak 3,5 kali hingga mendekati empat kali lipat lebih besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan (headcount poverty rate) dibandingkan pertumbuhan yang berasal dari sektor sekunder (industri) maupun tersier (jasa).
Jurus pemberantasan kemiskinan Tiongkok, yang dimulai dengan reforma agraria, terbukti akurat dan efektif. Kajian Keith Griffin dkk (2002) membuktikan bahwa redistribusi kepemilikan lahan terbukti berhasil memaksimalkan potensi ekonomi tanah, mendorong efisiensi, dan menciptakan keadilan sosial. Menurut temuan Griffin, ketika diberi akses tanah, para petani gurem dan tak bertanah bisa lebih produktif dan efisien dalam mengoptimalkan tenaga kerja keluarga secara intensif.
Ini yang menjelaskan mengapa negara-negara yang memulai pembangunannya dengan reforma agraria, seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, justru berhasil tak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi bisa menciptakan basis yang kokoh untuk inovasi dan industrialisasi. Sementara negara yang tidak tuntas agenda reforma agrarianya, seperti India, Indonesia, Filipina, dan lain-lain, justru terperangkap dalam “middle income trap”, tidak berhasil mengatasi kemiskinan, dan tak melompat menjadi negara industri maju.
Selain menjalankan reforma agraria, dibarengi dengan modernisasi pertanian, pada saat bersamaan Tiongkok juga memulai program pemberantasan buta huruf secara besar-besaran. Tiongkok sadar, bangsa yang punya kemampuan literasi yang lebih baik akan lebih produktif, adaptif dengan teknologi, bisa mengelola keuangan rumah tangga lebih baik, bisa mengakses informasi, dan berpotensi mendorong inovasi.
Selain itu, modal awal Tiongkok di fase awal yang menjadi titik tumpu untuk melakukan lompatan besar adalah kesetaraan ekonomi. Tidak ada yang terlalu kaya. Mengapa kesetaraan ini penting? Ada empat penjelasan. Pertama, kesetaraan memudahkan kohesi sosial, solidaritas, kerjasama, dan menciptakan stabilitas.
Kedua, distribusi pendapatan yang setara dapat mendorong pembagian kerja yang lebih baik di antara pemilik tingkat keterampilan yang berbeda, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, ketimpangan pendapatan berdampak pada pertumbuhan dengan cara mempengaruhi pilihan pekerjaan. Kelompok masyarakat yang lebih miskin akan kesulitan mengakses pekerjaan yang membutuhkan investasi tingkat tinggi, baik finansial (modal) maupun pendidikan.
Keempat, permintaan adalah penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan menurunkan permintaan konsumen, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan yang redistributif
Pertumbuhan ekonomi memang menjadi faktor kunci bagi pemberantasan kemiskinan. Namun, jika pertumbuhan ekonomi kurang redistributif atau hanya dinikmati segelintir kaum kaya, maka efeknya ke pemberantasan kemiskinan juga mengecil.
Sejak reformasi ekonomi yang digulirkan oleh Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, ekonomi Tiongkok pelan-pelan menaik. Sepanjang 1980-an, ekonomi tumbuh di atas 6 persen, bahkan pernah menyentuh 15,19 persen pada 1984. Tahun 1990-an, kecuali tahun 1990 yang mengecil akibat kebijakan kontra-inflasi dan sanksi internasional pasca Tiananmen, pertumbuhan rata-rata di atas 9 persen. Lalu, setelah menjadi anggota WTO, ekonomi Tiongkok semakin meroket, rata-rata di atas 9 persen, dengan puncaknya 14,23 pada 2007.
Lalu, bagaimana pertumbuhan itu berdampak pada pemberantasan kemiskinan?
Pertama, Tiongkok mengadopsi yang disebut model pembangunan terencana. Sejak 1953, Tiongkok mengadopsi rencana lima tahun (five-year plan) yang menghubungkan rencana besar, penyelesaian target per periode, dan kesinambungan pembangunan.
Dengan konsep itu, pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor-sektor yang memang didorong oleh pemerintah. Investasi dikendalikan oleh pemerintah untuk mendukung dan memaksimalkan sektor-sektor yang dianggap prioritas (dalam rangkaian strategi industrialisasi) dan menyerap banyak tenaga kerja (padat karya).
Dengan strategi perencanaan, Tiongkok mengawali industrialisasinya dengan pembangunan industri dasar, seperti baja, semen, dan pupuk. Ketika mulai membuka pintu lebar-lebar bagi investasi asing, Tiongkok tidak membiarkan berjalan bebas, tetapi ada persyaratan soal alih teknologi dan kewajiban memproses bahan mentah di dalam Tiongkok.
Kedua, peran negara dalam mendorong redistribusi ekonomi. Berbeda dengan pendekatan ekonomi berbasis pasar bebas yang berharap adanya “efek yang menetes”, Tiongkok menggunakan tangan negara untuk mendorong redistribusi ekonomi melalui penyediaan kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan) yang terjangkau, dukungan subsidi dan jaring pengaman sosial bagi yang paling rentan (dibao), dukungan modal usaha untuk pelaku usaha kecil, dan transfer fiskal yang lebih besar untuk daerah-daerah yang tertinggal dan miskin.
Ketiga, reforma agraria tidak hanya menaikkan produksi dan memperbaiki pendapatan per kapita petani, tetapi juga menghasilkan surplus yang kelak mengalir menjadi modal untuk membangun Township and Village Enterprises (TVE), semacam perusahaan berskala kecil yang beroperasi di pedesaan dan kota kecil.
Industri-industri berskala kecil ini menyerap dua hal sekaligus dari sektor pertanian: bahan baku dan tenaga kerja berlebih. Mekanisme inilah yang kemudian menciptakan efek berantai luar biasa. Ketika sebagian petani beralih bekerja di TVE, jumlah tenaga yang menggarap lahan pertanian memang menyusut, tetapi luas lahan per petani yang tersisa justru membesar. Produktivitas pertanian per orang naik, pendapatan petani yang tetap di sawah ikut naik, sementara mereka yang pindah ke TVE mendapat penghasilan non-pertanian tanpa harus menanggung biaya dan risiko migrasi ke kota besar.
Hasilnya mengesankan. Antara 1984 dan 1997, TVE menciptakan hampir 100 juta lapangan kerja non-pertanian baru. Pada puncaknya di 1996, TVE menyerap 135 juta tenaga kerja, hampir separuh dari seluruh angkatan kerja pedesaan. Nilai produksinya melonjak dari 49 miliar yuan pada 1978 menjadi 1,8 triliun yuan pada 1992.
Setelah TVE menurun, Tiongkok mulai membuka pintu besar-besaran bagi investasi asing. Kebijakan ini menjadi basis industrialisasi padat karya, yang memicu aliran tenaga kerja dari pedesaan dalam skala besar. Pada 1995, sektor industri menyerap 23 persen dari orang yang bekerja. Pada 2012, angkanya sudah mencapai 30 persen.
Pada 2010, Tiongkok merajai manufaktur dunia, setelah menyalip Amerika Serikat. Saat ini, sekitar 30 persen produk manufaktur dunia diproduksi oleh pabrik-pabrik Tiongkok.
Perkembangan manufaktur berkontribusi signifikan terhadap pemberantasan kemiskinan. Karena manufaktur adalah pengungkit besar produktivitas, penyerap tenaga kerja dalam jumlah masif, dan pemicu efek berganda alias multiplier effect ke seluruh penjuru ekonomi.
Ini yang menarik dari Tiongkok: pertumbuhan selalu berakar pada struktur sosial-ekonomi dasar masyarakat, dan mekanisme pengentasan kemiskinan selalu diselaraskan dengan fase transformasi yang sedang berlangsung. Tidak ada pemisahan (decoupling) antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.
Strategi pemberantasan kemiskinan
Tentu saja, meskipun reforma agraria dan industrialisasi sudah berjalan, selalu saja masih ada warga yang tertinggal. Selalu ada orang, rumah tangga, atau daerah kantong kemiskinan yang luput dari derap maju ekonomi.
Strategi pemberantasan kemiskinan di Tiongkok selalu melihat kemiskinan dari tiga sisi, yakni kemiskinan karena kurangnya pendapatan, kemiskinan multidimensi, dan kemiskinan karena menyempitnya kesempatan.
Karena itu, strategi pemberantasan kemiskinan Tiongkok yang disebut “Targeted Poverty Alleviation (TPA)”, tidak mengandalkan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial, melainkan kebijakan komprehensif dan tepat sasaran. Bukan saja mengeluarkan orang miskin dari lembah kemiskinan, tetapi juga mencegahnya untuk tidak terperosok lagi.
Pertama, agar tepat sasaran dan efektif, pemerintah Tiongkok memperkuat data kemiskinan. Pemerintah membangun sistem data kemiskinan nasional yang luar biasa detail. Lebih dari 800 ribu petugas dikerahkan dari pintu ke pintu untuk mengidentifikasi siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan mengapa mereka miskin. Setiap rumah tangga dievaluasi berdasarkan pendapatan, kesehatan, kondisi rumah, hingga pendidikan anak.
Kedua, pemberdayaan dari segi produksi. Bentuknya adalah pemberian modal usaha dan pelatihan bagi petani atau warga miskin agar bisa mengembangkan produk unggulan.
Ketiga, kebijakan relokasi, yaitu memindahkan keluarga dari daerah terpencil atau rawan bencana ke pemukiman baru yang layak huni dan manusiawi. Letaknya dekat dengan fasilitas publik, dan terjangkau oleh kebijakan pemerintah.
Keempat, menjamin hak-hak dasar warga negara agar mereka punya kapabilitas dan memiliki kesempatan lebih lebar untuk berkembang, mulai dari jaminan pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Kelima, pemberian jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan tunai langsung (program Dibao) bagi lansia, penyandang disabilitas, atau mereka yang tidak mampu bekerja. Jadi, bansos di Tiongkok hanya untuk mereka yang memang mengalami kendala fisik untuk produktif.
Keenam, karena pemberantasan kemiskinan juga terkait dengan ruang bagi warga untuk bersuara dan berpartisipasi, Tiongkok punya sistem yang disebut “demokrasi rakyat sepanjang prosesnya” (Whole-process people’s democracy), yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan lewat pemilihan wakil, konsultasi publik, pengambilan keputusan, dan proses pengawasan.
Dalam semua proses itu, kader-kader partai komunis punya peranan yang tidak kecil. Pada 2014, sebanyak 800 ribu kader Partai Komunis Tiongkok (PKT) dikerahkan untuk mengunjungi dan menyurvei setiap rumah tangga di seluruh negeri, mengidentifikasi 89,62 juta orang miskin di dalam 29,48 juta rumah tangga dan 128 ribu desa.
Sekretaris partai diberi tugas untuk mengawasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan, mulai dari provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Yang menonjol, ada tiga juta kader yang dipilih untuk dikirim ke desa-desa miskin, sebanyak 255 ribu di antaranya tinggal cukup lama di sana (live-in). Mereka melakukan pendampingan agar program kemiskinan benar-benar tepat sasaran, bisa berjalan baik, dan mencapai target.
Pelajaran untuk Indonesia
Kini pertanyaannya berbalik ke kita. Jika Tiongkok bisa mengeluarkan 878 juta orang dari kemiskinan dalam empat dekade, apa alasan Indonesia belum bisa menuntaskan kemiskinan terhadap penduduk yang jumlahnya lebih sedikit?
Di sini, kita meraba beberapa masalah. Pertama, Indonesia tidak pernah melaksanakan reforma agraria hingga tuntas. Meskipun ada UUPA 1960, bahkan dijamin oleh pasal 33 UUD 1945, reforma agraria di Indonesia selalu terhadang oleh faktor politik.
Padahal, di negara kita, ketimpangan agraria sangat ekstrem. Rasio gini kepemilikan tanah sudah mencapai 0,58 hingga 0,68. Itu berarti hanya 1 persen populasi menguasai 68 persen tanah. Kemudian, berdasarkan pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dari 170 juta tanah di Indonesia, sebanyak 70 juta hektare adalah tanah non-hutan. Ironisnya, sebanyak 46 persen dari tanah non-hutan itu atau sekitar 30 juta hektare hanya dikuasai oleh 60 keluarga pemilik korporasi. Bahkan, ada satu keluarga menguasai 1,8 juta hektare tanah.
Di sisi lain, kendati pertanian semakin menyusut, jumlah petani gurem yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare masih sekitar 17,2 juta orang atau sekitar 62 persen dari petani yang ada.
Kedua, kebijakan industrialisasi di Indonesia belum mencapai titik puncak, tetapi justru sudah surut (deindustrialisasi prematur). Kontribusinya pada penyerapan tenaga kerja merosot. Pada 1990-an, ketika sektor manufaktur sedang mencapai puncaknya, kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja tidak pernah mencapai 14 persen. Pada 2024, jumlah pekerja sektor manufaktur hanya 18,88 juta orang atau 13,28 persen dari total pekerja di Indonesia.
Ketiga, ketimpangan ekonomi sangat ekstrem. Lebih dari separuh kue ekonomi nasional hanya dikuasai oleh 1 persen orang terkaya. Jika memakai data BPS untuk rentang pengeluaran Rp 2 juta ke bawah, yang meliputi kelompok miskin, rentan, dan calon kelas menengah (aspiring middle class), jumlahnya sekitar 230 juta orang atau 82,8 persen dari total populasi. Kelompok ini masih berjibaku dengan pemenuhan hak dasar.
Keempat, strategi pemberantasan kemiskinan tidak didukung sistem data yang akurat. Sebelum bicara data, standar kemiskinan sudah bermasalah. Standar kemiskinan yang disusun oleh BPS, yakni Rp 641.443 per kapita/bulan atau Rp 21.000 per kapita/hari (GKM September 2025), tidak menggambarkan realitas kemiskinan yang sebenarnya.
Garis kemiskinan BPS menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini abai, misalnya, konsumsi seseorang atau rumah tangga dibiayai oleh utang (pinjol/paylater). Jadi, meskipun seseorang terlilit utang, bahkan ada kasus bunuh diri karena tekanan utang, tidak dianggap miskin oleh BPS.
Selain itu, pendekatan pengeluaran abai dengan realitas ketenagakerjaan di Indonesia. Mayoritas pekerja atau 59,40 persen tertampung di sektor informal, yang tak punya kepastian kerja, pendapatan tak menentu, dan tanpa jaminan sosial.
Masalah lainnya, pendekatan pemberantasan kemiskinan mengandalkan bantuan sosial, dengan sentuhan pemberdayaan yang sangat minim. Strategi ini abai terhadap persoalan kemiskinan multidimensi.
Tentu saja, belajar dari pengalaman Tiongkok bukan berarti meniru 100 persen. Setiap negara punya konteks sejarah, budaya, dan sistem politiknya sendiri. Tetapi ada inti yang universal dan tidak bisa diabaikan, bahwa pemberantasan kemiskinan akan sulit berhasil tanpa merombak ketimpangan agraria, membangun industri yang menyerap ratusan juta orang tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan benar-benar menyentuh yang paling bawah.
