Setelah pemilu 1955 dan pemberlakuan Demokrasi Terpimpin, Indonesia tidak lagi menyelenggarakan pemilu secara reguler.
Baru pada 1971, setelah lima tahun Orde Baru mengonsolidasikan kekuasaan pasca menggulingkan pemerintahan Sukarno, Indonesia kembali menyelenggarakan pemilu. Ini adalah pemilu kedua dalam sejarah Indonesia dan menjadi momentum konsolidasi politik rezim Orde Baru lewat jalan pseudo-democracy.
Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XI Tahun 1966, pemilu seharusnya digelar selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968. Namun, karena situasi politik dan konsolidasi politik rezim Orde Baru masih berjalan, pemilu sesuai jadwal ditunda.
Akhirnya, pada Sidang MPRS 1968, keluar ketetapan MPRS Nomor XLII Tahun 1968 yang menetapkan jadwal baru pemilu paling lambat 5 Juli 1971. Untuk menyelenggarakan pemilu, Soeharto membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Menjelang pemilu 1971, partai-partai berhaluan kiri, baik komunis, sosialis, maupun nasionalis kiri, sudah dihancur-leburkan. Dalam UU Nomor 15 Tahun 1969, hak-hak politik mereka yang dianggap bekas PKI maupun simpatisan ideologisnya dicabut atas nama demokrasi dan Pancasila.
Jadinya, pada pemilu 1971, banyak aliran politik yang dibungkam. Partai Nasionalis Indonesia (PNI), partainya Sukarno, masih ikut pemilu, tetapi unsur kirinya (PNI Ali Surachman) sudah dibersihkan.
Pada 1967, Mohamamd Hatta, sang proklamator dan wakil presiden pertama RI, berniat mendirikan partai Islam bercorak demokratis, namanya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), bersama anak-anak HMI dan PII.
Nama partai telah diputuskan, AD/ART sudah disusun, lambang partai juga sudah beres, bahkan calon struktur sudah berdiri di beberapa kota, Hatta menyampaikan rencana lewat sepucuk surat kepada Soeharto. Jawabannya bisa diduga. Soeharto tak setuju dengan rencana pembentukan partai tersebut. Alasannya, penyederhanaan partai politik. Anehnya, setahun kemudian, Soeharto membolehkan eks Masyumi mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan ikut serta dalam pemilu 1971.
Selain Golkar dan Parmusi, peserta pemilu pada pemilu 1971 adalah partai lama yang sudah dijinakkan, seperti Perti, Parkindo, Murba, NU, Partai Katolik, IPKI, dan PSII.
Pada 1971, Golkar telah bertransformasi menjadi kekuatan politik digdaya dengan sokongan penguasa. Di bawah panji-panji “Politik No, Pembangunan Yes”, Golkar menjelma menjadi partai penguasa.
Operasi menjinakkan parpol dan ormas
Jelang pemilu 1971, Soeharto memerintahkan Ali Moertopo untuk mempreteli partai-partai di luar Golkar dan mengooptasi organisasi massa. Setidaknya ada 200-an organisasi massa yang menjadi target operasi Ali Moertopo dan Opsusnya.
Salah satu target operasinya adalah PNI. Pada kongres 1970 di Semarang, Opsus berhasil menaikkan Hadisubeno sebagai ketua partai dan menyingkirkan Hardi, seorang penentang dwi-fungsi ABRI. Nasib serupa juga dialami oleh IPKI. Opsus berhasil menggembosi kongres IPKI 1970 sehingga melahirkan pemimpin yang loyal pada pemerintah.
Operasi serupa juga dilakukan terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi). Kolonel Pitut Soeharto, tangan kanan Ali Moertopo, ditugaskan melakukan penggalangan di partai dan ormas Islam untuk mendukung Orde Baru dan Golkar.
Menebar teror
Pada 1971, berbagai usaha digunakan penguasa untuk memenangkan Golkar. Misalnya, teror dan represi. Rakyat dipaksa memilih Golkar.
Saat itu, militer sebagai mesin utama Orde Baru “cawe-cawe” dalam menekan kader-kader partai non-Golkar, ulama, dan pegawai pemerintah (PNS) untuk mendukung Golkar.
Seperti ditulis Usep Romli di NU Online, Teror Orba di Pemilu 1971, Orde Baru lewat aparatnya aktif menekan ulama. ”Tak sungkan melakukan kekerasan: menangkap para kiai dan santri, ditahan empat lima hari di kantor Koramil atau Kodim, disodori formulir pernyataan mendukung pemerintah Orde Baru dengan cara mencoblos tanda gambar ‘beringin’ pada pemilu nanti,” tulis Usep.
Salah satu kejadian yang mencolok di zaman itu adalah tragedi Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Warga kampung itu direpresi dan diteror oleh tentara. Rumah-rumah dan tempat ibadah dibakar. Akhirnya, di bawah teror, banyak warga NU terpaksa mengungsi dan bersembunyi.
Hasil pemilu 1971
Dengan dukungan kekuasaan, terutama birokrasi dan ABRI, Golkar tampil digdaya pada pemilu 1971. Sebaliknya, dukungan elektoral PNI paling melorot.
Golkar menguasai parlemen dengan 236 kursi. NU mendapat 58 kursi, PNI 20 kursi, Parmusi 24 kursi, PSII 10 kursi, Parkindo tujuh kursi, dan partai Katolik tiga kursi. Sementara Murba dan IPKI tidak mendapat kursi.
Sejarawan Anhar Gonggong menyebut pemilu 1971 sebagai demokrasi semu atau pseudo-democracy.
