Di Indonesia, gorengan bukan sekadar camilan murah yang dijual di pinggir jalan. Ia adalah denyut kehidupan sehari-hari, hadir di warung kopi sederhana, kantin kampus, pesta pernikahan, hingga rapat-rapat serius di kantor pemerintah. Tempe goreng, bakwan, risoles, pisang goreng, pastel, hingga tahu isi—semuanya bukan hanya soal rasa, melainkan juga soal kebersamaan.
Di meja sederhana dengan piring berisi gorengan, batas-batas sosial seolah memudar. Pegawai kantor dan pedagang kaki lima bisa duduk berdampingan, mahasiswa dan dosen berbincang ringan, politisi dan rakyat kecil pun kerap bertemu dalam suasana cair. Kalimat sederhana, “Ayo makan gorengan dulu,” sering menjadi undangan untuk bercakap, membuka obrolan yang mungkin kaku, bahkan menunda kesepian yang sunyi.
Dengan begitu, gorengan menjadi lebih dari sekadar makanan. Ia adalah “lem sosial” yang merekatkan perbedaan, menyatukan orang-orang dari kelas sosial, latar belakang, maupun kepentingan yang berbeda.
Warung kopi sebagai ruang demokrasi
Coba perhatikan warung kopi di pinggir jalan. Di sana, gorengan selalu tersaji di piring kaca, menunggu tangan-tangan yang singgah. Sepiring gorengan seringkali menjadi awal percakapan. Politik, ekonomi, gosip artis, sampai rencana nikah anak tetangga bisa mengalir lancar.
Interaksi sosial informal di kota-kota besar terjadi di ruang-ruang komunal nonformal seperti warung kopi dan kantin. Apa yang paling sering menemani obrolan itu? Kopi panas dan sepiring gorengan. Dari situ, kita belajar bahwa demokrasi Indonesia bukan hanya berlangsung di ruang parlemen, tapi juga di meja sederhana warung kopi, ditemani bakwan dan tahu isi.
Simbol keramahan
Tak ada hajatan rakyat yang lengkap tanpa gorengan. Risoles dan pastel biasanya menjadi pembuka sebelum hidangan utama. Kehadirannya sederhana, tapi punya makna simbolik. Siapa pun tamunya, dari pejabat hingga tukang becak, semua disambut sama.
Di meja prasmanan, gorengan menjadi makanan egaliter—siapa cepat dia dapat. Jika sate kambing bisa dianggap mewah, maka gorengan adalah bahasa kerendahan hati. Ia memperlihatkan bahwa tuan rumah ingin semua orang merasa diterima, tanpa sekat kelas.
Ekonomi gorengan
Gorengan juga menggambarkan soal perut dan ekonomi rakyat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui buklet Cerita Data Statistik untuk Indonesia—Kehidupan Sehat dan Sejahtera (30 September 2024) menunjukkan peningkatan kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengonsumsi gorengan: dari 45 persen (2018) menjadi 51,7 persen (2023).
Ketika harga minyak goreng melambung, suara paling lantang datang bukan hanya dari ibu rumah tangga, tapi juga dari pedagang gorengan. Modal naik, keuntungan tergerus, pembeli mulai mengurangi jajan. Media bahkan sempat menjadikan gorengan sebagai indikator krisis pangan.
Seorang penjual gorengan langganan saya di Pasar Minggu mengatakan, “Kalau minyak goreng mahal, kami yang paling pertama kena. Orang masih bisa makan nasi, tapi gorengan bisa hilang dari meja. Padahal, ini yang bikin orang betah nongkrong.”
Antara nikmat dan bahaya
Tentu, gorengan bukan tanpa masalah. Kandungan minyak berlebih, apalagi bila digoreng dengan minyak jelantah, bisa membahayakan kesehatan. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi obesitas orang dewasa Indonesia naik dari 14,8 persen (2013) menjadi 21,8 persen (2018). Salah satu penyumbangnya, menurut Kementerian Kesehatan, adalah konsumsi makanan tinggi lemak seperti gorengan.
Gorengan boleh dinikmati, tapi jangan setiap hari. Masalah kita bukan gorengannya, tapi cara dan frekuensinya. Pesan ini penting, gorengan bukan untuk dihapuskan dari kehidupan sosial kita, melainkan dikendalikan agar tetap menyehatkan.
Gorengan dan lingkungan
Tak banyak yang menyadari, minyak goreng bekas yang dibuang sembarangan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Data KLHK 2021 menyebut lebih dari 3 juta liter minyak jelantah di Indonesia dibuang ke saluran air setiap tahun, mencemari sungai dan mengganggu ekosistem. Padahal, minyak jelantah bisa didaur ulang menjadi biodiesel.
Sayangnya, ekosistem daur ulang ini belum maksimal. Jika terorganisir, pedagang gorengan bisa menjadi bagian dari solusi energi bersih sekaligus menjaga lingkungan.
Gorengan sebagai simbol
Pada akhirnya, gorengan adalah simbol tentang siapa kita sebagai bangsa. Ia hadir di titik temu antara kesederhanaan dan kebersamaan. Dari warung kopi sampai hajatan, dari mahasiswa sampai pejabat, dari kota sampai desa—gorengan menghadirkan rasa yang sama: akrab, hangat, dan membumi.
Kita mungkin bisa hidup tanpa burger atau sushi, tapi sulit membayangkan Indonesia tanpa gorengan. Ia bukan hanya soal perut, tapi juga soal ikatan sosial.
“Gorengan itu doa yang renyah, mengikat percakapan dan menunda kesepian.” Demikian sebuah metafora sederhana, namun bermakna dalam.
Di tengah tantangan kesehatan, krisis pangan, hingga isu lingkungan, gorengan tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Ia adalah perekat sosial, ruang demokrasi kecil, dan simbol egalitarianisme Indonesia.
Pertanyaannya kini: bagaimana menjaga gorengan tetap menjadi bagian dari kebiasaan tanpa mengorbankan kesehatan dan lingkungan? Jawabannya bukan dengan menghapus gorengan dari kehidupan, melainkan dengan mengubah cara kita mengonsumsinya, mengelolanya, dan menghargai nilai sosial yang dibawanya.
Selama masih ada gorengan di meja, semangat warga bangsa ini akan terus hidup.
