Piala Dunia FIFA 2026, yang dijadwalkan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, seharusnya menjadi pesta olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa. Namun, Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu tuan rumah justru menjadi ancaman bagi turnamen sepak bola paling akbar sejagad ini.
Turnamen yang pertama kali digelar dengan format 48 tim ini akan melangsungkan 104 pertandingan di 16 kota tuan rumah di tiga negara: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 11 kota di AS, yakni Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, dan Seattle akan menghelat pertandingan. Setidaknya, AS akan menggelar 26 dari 32 pertandingan babak gugur, termasuk final di MetLife Stadium, New Jersey.
Namun, ketika turnamen ini tinggal menghitung bulan, muncul seruan keras untuk memboikot seluruh pertandingan di AS atau bahkan membatalkan statusnya sebagai tuan rumah utama. Alasannya, rezim AS di bawah Donald Trump yang semakin otoriter, melanggar hukum internasional, menerapkan kebijakan anti-imigran yang brutal, dan mempromosikan kakitokrasi rasis yang bertentangan dengan semangat FIFA untuk inklusivitas dan persatuan.
FIFA memilih tuan rumah bersama ini pada 2018 untuk mempromosikan sepak bola di Amerika Utara, dengan estimasi pendapatan mencapai miliaran dolar dan jutaan pengunjung. Namun, sejak Trump kembali berkuasa pada Januari 2025 setelah memenangi pemilu 2024, keadaan berubah drastis. AS kini dilihat sebagai sumber ketidakstabilan global, dengan kebijakan luar negeri yang agresif dan politik domestik yang represif.
Boikot terhadap turnamen olahraga berskala internasional bukanlah hal baru. Pada turnamen Olimpiade di Moskow 1980, AS memimpin lebih 60 negara memboikot penyelenggaraan ajang olahraga tersebut setelah Uni Soviet pada 25 Desember 1979.
FIFA sendiri punya preseden soal ini. Pada 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari, FIFA memberikan sanksi pada Rusia sehingga tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia 2022 hingga sekarang.
Alasan serupa bisa diberlakukan pada AS. Pada 3 Januari 2026, AS melakukan invasi ilegal ke Venezuela, lalu menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya. Tindakan itu melanggar Piagam PBB, menabrak prinsip negara berdaulat, dan merusak tatanan dunia berbasis aturan (rule based order/RBO).
Usai menginvasi Venezuela, Trump tak berhenti mengancam kedaulatan negara lain. Ia menebar ancaman untuk menyerang Kolombia dan Meksiko. Bahkan, ia terang-terangan berencana menganeksasi Greendland, sebuah daerah otonom di bawah naungan pemerintahan Denmark. Sebelumnya, ia pernah berkelakar menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS.
Dalam hal ini, AS di bawah rezim kakistokrasi Trump merupakan ancaman serius bagi perdamaian dunia. Tidak ada gunanya membiarkan anjing gila mengganggu keselamatan umum. Dan AS di bawah Trump adalah “anjing gila” yang terinfeksi rabies kompleks, yakni imperialisme, fasisme, dan rasisme.
Di dalam negeri, Trump menerapkan kebijakan anti-imigrasi yang rasis dan fasistik. Sejak dilantik pada 20 Januari 2025, Trump telah melancarkan kebijakan deportasi massal. Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), yang mengingatkan kita dengan Gestapo di era Nazi di Jerman, dikirim untuk melakukan penangkapan brutal di jalanan, pasar, tempat kerja, sekolah, bahkan tempat ibadah.
Kebijakan itu sangat rasis dan melecehkan nilai kemanusiaan. Berbagai video yang beredar di media sosial, perihal kelakuan petugas ICE yang brutal, bahkan pada perempuan, lansia, dan anak-anak, menunjukkan adanya pelanggaran hak azasi manusia. The Guardian mendokumentasikan 32 kematian di tahanan ICE pada 2025, tahun terburuk dalam dua dekade, akibat peningkatan penahanan yang tidak manusiawi.
Selain itu, AS baru saja menangguhkan proses pengajuan visa imigran dari 75 negara. Selain itu, rezim kakistokrasi Trump juga sudah memulai program meneliti profil media sosial wisatawan asing sebelum mereka diizinkan masuk AS.
Piala Dunia, turname sepak bola terbesar di dunia, seharusnya tidak digelar di negara yang rasis dan fasis, yang mempersulit bahkan mengancam keselamatan orang-orang asing yang berencana berkunjung ke negara tersebut. Ini bertentangan dengan nilai Piala Dunia, yang merayakan keragaman. Bahkan, Piala Dunia menunjukkan bahwa banyak negara yang tim nasionalnya diperkuat oleh para imigran.
Aksi boikot ini penting. Selain semakin memudarkan nama AS di panggung global, boikot akan membuat negara itu kehilangan potensi keuntungan miliaran dolar dari ajang Piala Dunia. Selain itu, aksi boikot akan melindungi pengunjung dan atlet dari risiko deportasi atau kekerasan.
FIFA harus membatalkan pertandingan di AS dan memindahkannya ke lokasi netral. Atau, jika tidak, negara peserta maupun fans sepak bola bisa melakukannya secara sepihak. Dengan tidak menghadiri semua pertandingan Piala Dunia yang berlangsung di AS.
