Hari ini, Indonesia memperingati hari Lahir Pancasila yang ke-81. Dalam rentang delapan dekade itu, Pancasila telah melalui proses pasang dan surut.
Berpijak dari pidato Sukarno pada Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945, Pancasila lahir sebagai sebuah ide besar. Tidak hanya sebagai gagasan pemersatu, tetapi juga bintang penuntun arah (leitstar) yang membimbing bangsa ini menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur.
Namun, sejak ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, Pancasila lebih banyak digunakan sebagai jargon dan penghias pidato. Sementara penyelenggaraan negara justru banyak memunggungi nilai-nilai Pancasila.
Berikut 11 fakta sejarah seputar lahirnya Pancasila.
#1
Pidato bersejarah Bung Karno di hadapan BPUPKI
Hari kelahiran Pancasila mengacu pada pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam pidato yang berlangsung selama satu jam dan tidak disiapkan secara tertulis itu, Bung Karno mengemukakan lima gagasan dasar bagi Indonesia merdeka: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
#2
Hanya Bung Karno yang menjawab pertanyaan sidang
Sidang BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Mohammad Yamin berpidato dua kali, 29 Mei dan 31 Mei 1945. Sedangkan Soepomo pada 31 Mei 1945. Pidato Yamin sebetulnya sudah menyuguhkan lima nilai dasar untuk Indonesia merdeka: peri-kebangsaan, peri-kemanusiaan, peri-ketuhanan, peri-kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sepintas, ada kemiripan dengan gagasan Sukarno. Namun, selain perbedaan tata urutan dan elaborasi makna, pidato Yamin tidak meletakkan nilai-nilai temuannya dalam kerangka filosofi dasar atau ”philosofische grondslag”.
Saat berpidato pada 1 Juni 1945, ia memulai dengan perlunya gagasan dasar atau ”philosofische grondslag” bagi sebuah bangsa yang merdeka. Setelah itu Sukarno menjelaskan nilai-nilai dasarnya dan mengelaborasinya: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang maha esa.
Pidato Sukarno inilah yang diterima oleh seluruh peserta sidang BPUPKI sebagai pijakan dasar penyusunan dasar negara. Untuk mematangkan usulan Sukarno, termasuk memperbaiki diksinya, dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Sukarno. Dari Panitia Sembilan ini, lima nilai dasar itu mengalami perubahan tata urutan dan perbaikan diksi. Rumusan hasil kerja panitia sembilan disebut ”Piagam Djakarta”. Nilai ketuhanan digeser menjadi sila pertama dengan diksi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
#3
Pancasila lahir saat pembuangan Sukarno ke Ende
Sukarno mengakui, gagasan yang disampaikan pada pidato 1 Juni 1945 sudah ada jauh sebelumnya. Tepatnya, saat ia menjalani pembuangan politik ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 1934-1938.
Di Pulau Ende yang indah, di hadapan pantai yang menghampar dan dinaungi pohong sukun, Sukarno suka merenung. Dalam otobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Sukarno mengaku, kebiasaan merenung itu sering bergulat dengan pertanyaaan gagasan apa yang bisa menyatukan Indonesia. Nah, menurut dia, dari perenungan itulah ditemukan lima nilai yang disebut ”lima mutiara”.
#4
Penetapan dasar negara
Pada 18 Agustus 1945, sebelum Sidang PPKI yang membahas penetapan undang-undang dasar, penetapan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan KNIP sebagai badan legislatif pertama, ada usulan untuk memperbaiki diksi sila pertama Piagam Djakarta. Usulan itu diterima. Kata-kata ”kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan.
Hari itu, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Sila-sila Pancasila dimasukkan dalam preambule UUD 1945.
#5
Pengakuan resmi dan peringatan pertama Hari Lahir Pancasila
Pada 1947, Departemen Penerangan RI mempublikasikan pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 itu dengan judul Lahirnya Pancasila. Kata pengantar buku tersebut ditulis Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat, yang secara eksplisit menyebut pidato itu sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun peringatan resmi 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila baru dimulai pada 1964.
#6
Orde Baru mengubur Hari Lahir Pancasila selama tiga dekade
Melalui SK Presiden No. 153/1967, Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila, yang terkait dengan keberhasilan militer menumpas G30S dan menggulung kekuasaan Sukarno. Kemudian pada 1970, Kopkamtib secara resmi melarang peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai bagian dari proyek de-sukarnoisasi . Selama tiga dekade lebih, sejak 1970 hingga 2010, tanggal 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.
#7
Proyek pengaburan sejarah oleh Orba
Pada 1971, ideolog Orde Baru, Nugroho Notosusanto menerbitkan buku yang mengklaim ada empat rumusan Pancasila: pidato Yamin (29 Mei), pidato Sukarno (1 Juni), Piagam Jakarta (22 Juni), dan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 (18 Agustus 1945). Nugroho berpendapat rumusan 18 Agustus yang paling otentik, sekaligus meragukan peran Sukarno dalam menemukan Pancasila. Ia berargumen, Sukarno hanya menemukan nama “Pancasila”, sementara jiwanya diklaim sudah disampaikan Yamin dan Soepomo. Klaim ini belakangan menimbulkan narasi bahwa penemu Pancasila bukan Sukarno, melainkan Mohamad Yamin.
#8
Bantahan Hatta dan temuan dokumen
Pada Januari 1975, dibentuk Panitia Lima yang terdiri dari Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, A.K. Pringgodidgo, dan Soenario—semua bekas anggota BPUPKI. Panitia Lima menegaskan bahwa Sukarnolah yang pertamakali berpidato tentang lima dasar yang kelak dinamai Pancasila. Mereka membantah klaim Yamin dan menuduhkan “pinter nyulap”.
Hatta sendiri pernah membuat bantahan pribadi melalui surat wasiatnya kepada Guntur Soekarnoputra tertanggal 16 Juni 1978. Hatta menegaskan, kebanyakan anggota BPUPKI enggan menjawab pertanyaan dasar negara karena khawatir menimbulkan perdebatan panjang dan Sukarnolah yang berhasil menjawabnya pada 1 Juni 1945. Bantahan serupa juga diperkuat oleh temuan dokumen otentik sidang BPUPKI oleh seorang pengajar UI, AB Kusumah.
#9
Pengakuan Yamin
Ironisnya, Mohammad Yamin sendiri berulang kali mengakui Bung Karno sebagai penggali Pancasila yang otentik—dalam pidato filsafat Pancasila (5 Juni 1958), Seminar Pancasila (1 Juni 1959), dan Seminar Pancasila di Yogyakarta (16 Februari 1959). “Sukarno adalah penggali Pancasila yang otentik,” kata Mohamad Yamin dalam Seminar Pancasila di Yogyakarta, 16 Februari 1959 (Peter Kasenda, 2014)
#10
Sukarno: Pancasila adalah Kiri
Dalam sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor, 6 November 1965, Sukarno marah besar dengan mulainya penyelewengan terhadap Pancasila oleh Soeharto dan kelompok sayap kanan. Sukarno dengan tegas menyatakan, “Pancasila adalah kiri”. Menurutnya, unsur utama Pancasila adalah keadilan sosial. Pancasila juga bersifat anti-kapitalisme dan menentang exploitation de nation par nation (penghisapan satu bangsa atas bangsa lain).
#11
Kebangkitan kembali dan koreksi atas “empat pilar”
Baru pada 2010, atas prakarsa Ketua MPR Taufiq Kiemas, peringatan Hari Lahir Pancasila diadakan kembali pasca-Orde Baru. MPR turut mengampanyekan “empat pilar”: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Namun kampanye ini dikecam karena menyamakan kedudukan Pancasila dengan “pilar”. Padahal Pancasila adalah dasar negara, bukan sekadar tiang penyangga. Pada 3 April 2014, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara” yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
