22 September 1972, malam hari, iring-iringan mobil Menteri Pertahanan Filipina, Juan Ponce Enrile, tiba-tiba disergap dengan rentetan tembakan di dekat kompleks elit Wack-Wack, Mandaluyong, Metro Manila.
Ajaibnya, Enrile selamat dari sergapan itu. Ia tak mengalami luka sedikit pun. Seragamnya juga masih mulus. Meskipun mobilnya, sebuah Mercedes-Benz warna putih, penuh lubang tembakan.
Mengapa Enrile bisa selamat dari berondongan senapa mesin pada malam gelap gulita itu? Malam itu, menurut pengakuannya, ia menumpang mobil pengawal. Cerita inilah yang menjadi versi resmi yang diumumkan pemerintahan Marcos.
Berita penyergapan Menhan itu membuat gempar. Media massa Filipina bersahut-sahutan memberitakannya.
Tak berselang beberapa jam usai penyergapan itu, Presiden Filipina kala itu, Ferdinand Marcos, langsung mengumumkan darurat militer.
Para pemimpin oposisi, seperti Ninoy Aquino, langsung ditangkap. Menjelang pagi, ratusan tokoh, dari jurnalis, politisi oposisi, pengacara, dosen, hingga aktivis mahasiswa, sudah digelandang ke penjara. Media massa ditutup. DPR dibubarkan. Partai politik juga dibubarkan. Jam malam diberlakukan.
Melalui darurat militer, Marcos membangun kediktatorannya. Ia punya dalih untuk melanjutkan kekuasaan, meskipun bertentangan dengan Konstitusi Filipina yang membatasi hanya dua periode.
Tahun 1985, setelah Marcos berkuasa satu dekade lebih, Enrile bersama sejumlah perwira militer, salah satunya Fidel Ramos, pecah kongsi dengan rezim Marcos. Ia membelot dan menjadi bagian dari kelompok militer reformis, namanya Reform the Armed Forces Movement (RAM).
Kelompok RAM ini yang bergabung dengan gerakan massa saat revolusi EDSA pada Februari 1986, yang menggulingkan diktator Marcos.
Lucunya, setelah bergabung dengan RAM, Enrile membuat pengakuan mengejutkan. Ia bilang, penyergapan pada 22 September 1972 itu sebetulnya hanya rekayasa atau pura-pura. Saat penyergapan, mobilnya sudah kosong. Dan pelakunya anak buanya sendiri. Menurut Enrile, penyerbuan pura-pura itu atas perintah Marcos.
”Bikin kelihatan meyakinkan. Kalau ada yang luka atau mati malah lebih bagus,” kata Marcos kepada Enrile malam itu.
Lalu, mengapa Marcos memerintahkan penyerbuan palsu itu?
Tahun itu, 1972, adalah tahun terakhir untuk masa jabatan Marcos sebagai Presiden Filipina. Namun, ia masih berambisi besar memperpanjang kekuasaannya. Masalahnya, Konstitusi Filipina membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode.
Sejak awal 1970-an, Marcos mulai menyusun berbagai skenario agar ia bisa memperpanjang masa jabatan. Peluangnya lewat jalur konstitusional sudah tidak ada. Mengubah konstitusi pun tidak mungkin. Dari berbagai pilihan, ia melihat peluang lewat jalur darurat militer.
Masalahnya lagi, meskipun menang besar pada Pemilu 1969, dukungan rakyat terhadap rezim Marcos langsung merosot. Saat itu, Filipina mulai dicekik krisis neraca pembayaran. Penyebabnya, proyek infrastruktur yang dilakukan secara jor-joran dibiayai dengan utang. Banyak proyek itu yang mangkrak dan jari sarang korupsi.
Di sisi lain, inflasi merangkat naik. Biaya hidup mencekik. Situasi itu memicu apa yang disebut “First Quarter Storm”, yaitu gelombang protes yang dimotori oleh mahasiswa dan buruh di masa-masa awal periode kedua rezim Marcos.
Namun, demi menenangkan publik, Marcos berjanji memberantas korupsi. Ia berjanji akan mengejar koruptor tanpa pandang bulu. Meskipun, pada kenyataannya, di sekelilingnya banyak politisi korup memegang jabatan.
Ketika rakyat Filipina makin gerah dengan situasi ekonomi dan ketimpangan sosial yang melebar, Marcos langsung menuding ”elemen tak bermoral” yang merusak ekonomi Filipina. Sayangnya, pidato Marcos itu bak halilintas yang menggelegar, tapi tak disertai hujan.
Namun, pidato-pidato berapi-api, dengan seribu satu janji, itu tak sanggup meredam keresahan massa. Aksi protes malah semakin membesar. Demo-demo meluas dan membesar di seantero Filipina.
Puncaknya, pada 1 Februari 1971, mahasiswa dan dosen di kampus Diliman mengambilalih kampus dan mendirikan komune. Namanya komune Diliman. Mereka mengatur dan mengelola sendiri kampusnya tanpa campur tangan pemerintah.
Di sisi lain, gerakan komunis juga menguat. Partai komunis Filipina melalui sayap militernya, New People’s Army (NPA), pelan-pelan menguasai desa-desa. Sementara di kota, tokoh oposisi kala itu, Ninoy Aquino, makin populer.
Marcos makin ketar-ketir ketika Ninoy Aquino bertemu dengan pimpinan komunis, Jose Maria Sison. Keduanya berencana membangun aliansi politik melawan Marcos.
Di tengah kebuntuan politik itu, Marcos mempercepat rencana darurat militer itu. Aksi-aksi mahasiswa disusupi dan dibuat rusuh. Serangan bom mengguncang beberapa tempat. Sebagian menuding NPA sebagai pelaku. Namun, sebagian menuding pemerintahan Marcos sengaja memancing dengan bom demi memperkeruh situasi.
Puncaknya, peristiwa 22 September 1972 malam itu.
Melihat situasi Indonesia hari-hari ini, saya melihat ada kemiripan dengan Filipina 1972. Terutama ketika aksi demonstrasi mulai mengarah pada penjarahan dan pembakaran kantor DPRD.
Sound like similar. Kita perlu berhati-hati, jangan sampai playbook Marcos dipakai di sini. Dan tiba-tiba, ketika besok kita bangun pagi, darurat militer sudah diumumkan.
