Penguasa di tanah jajahan kerap menunjukkan ketakutan terhadap hadirnya pendidikan yang merata, berkualitas, dan mampu melahirkan daya kritis. Dalam praktiknya, sistem pendidikan dipertahankan dalam pola yang selektif dan segregatif, tidak diarahkan untuk membentuk karakter yang kritis.
Pada awal abad ke-20, setelah koar-koar politik etis Van Deventer di negeri Belanda, Hindia Belanda mulai membuka pintu sekolah untuk bumiputera. Namun, sekolah ini sangat selektif dan segregatif.
Sekolah dibuat bertingkat berdasarkan hierarki sosial kolonial: ELS dan HBS untuk anak Eropa dan elite pribumi; HIS, MULO, dan AMS untuk bumiputera menengah, dan Volkschool yang hanya mengajarkan calistung kepada rakyat jelata.
Tan Malaka sangat menyadari bahwa sekolah yang selektif dan segregatif, yang mengharamkan pikiran kritis, tidak akan memajukan rakyat Hindia. Dan tak sepantasnya rakyat Hindia berharap penguasa kolonial mau mencerdaskan mereka. “Kemerdekan rakyat hanya bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan,” tulisnya dalam risalah “SI Semarang dan Onderwijs” pada 1921.
Bicara pendidikan, Tan memang punya portofolio yang kuat. Ia adalah alumnus Rijkskweekschool, sekolah pendidikan guru di negeri Belanda. Tidak hanya itu, setelah tamat dari sekolah tersebut, ia pernah menjadi pengajar bagi anak-anak kuli di perkebunan tembakau Deli di Sumatera Utara.
Pada awal Maret 1921, Tan menghadiri kongres Sarekat Islam (SI) di Yogyakarta. Kongres itu diwarnai pertikaian yang berujung perpecahan antara faksi putih versus merah di tubuh SI. Singkat cerita, di kongres itu Tan bertemu dengan orang-orang kiri, termasuk Semaun dan Darsono.
Saat itu, Tan Malaka sudah terpapar ide-ide kiri sejak di Eropa. Selain itu, ketika menjadi pengajar di sekolah kaum kuli di Deli, Tan Malaka sudah menjalin kontak dengan aktivis sosialis di Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV). Bahkan, pada 1920, Tan sudah menulis artikel di koran milik ISDV, Het Vrije Woord, berjudul Tanah Orang Miskin.
Saat pertemuan itu, Semaun mengajak Tan ke Semarang. Ia menyakinkan Tan soal keseriusan SI Cabang Semarang soal pendidikan bagi rakyat jelata. Tak berpikir panjang, Tan menyetujui ajakan itu. Ia pun langsung segerbong dengan Semaun dan kawan-kawan dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Semarang.
Tiba di Semarang, Tan malah sakit. Ia pun harus beristirahat beberapa minggu. Saat beristirahat itu, ia menyaksikan anak-anak bumiputera dari kalangan papa yang tak mendapat pendidikan selayaknya. Ia juga menyaksikan kegigihan SI Cabang Semarang dalam memperjuangkan pendidikan untuk semua.
Akhirnya, ia punya ide menciptakan sekolah alternatif. Menurut Harry A Poeze, Tan mendapatkan inspirasi mengenai sekolah SI atau Sekolah Ra’jat ini dari Belanda dan Rusia. Selain itu, ia pernah membaca tulisan seorang komunis Rusia mengenai kurikulum sekolah kaum tertindas.
Tak menunggu lama, Tan Malaka didukung oleh SI Semarang langsung mewujudkan ide itu. Pada 21 Juni 1921, Serikat Islam School atau Sekolah Sarekat Islam resmi dibuka. Pendaftar pertamanya berjumlah 50-an orang. Koran Soeara Ra’jat, yang memberitakan pembukaan Sekolah SI tersebut, menyebutkan bahwa sekolah baru itu menggunakan ruang rapat SI Semarang sebagai ruang belajar.
Pembukaan sekolah ini dilakukan sederhana. Paduan suara siswa berbaris di depan hadirin, lalu tak lama kemudian mereka menyanyikan lagu “Internasionale”, lagu kelas pekerja sedunia yang versi Indonesianya diterjemahkan oleh Ki Hadjar Dewantara.
Dalam artikelnya SI Semarang dan Onderwijs, Tan Malaka menjelaskan bahwa sekolah SI ini sangat berbeda dengan sekolah swasta atau partikelir. Pertama, sekolah ini tidak mencari keuntungan. Kedua, biaya sekolahnya lebih murah dan diprioritaskan bagi kaum miskin. Ketiga, suasana dan orientasi pendidikannya yang mendidik rasa merdeka/merdika.
Dalam artikel yang sama, Tan merumuskan tiga tujuan sekolah yang jauh melampaui kurikulum biasa. Pertama, membekali murid dengan keterampilan praktis: berhitung, menulis, ilmu bumi, bahasa Belanda, Jawa, dan Melayu, yang kelak bermanfaat untuk bertahan di zaman kapitalisme. Kedua, memberikan kesempatan bergaul dan bermain untuk anak: bergaul, bermain, berorganisasi, perkumpulan hobi, dan berpropaganda. Ketiga, dan inilah yang paling menggelisahkan kolonial, mendidik anak-anak agar mencintai rakyat jelata.
Berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya, yang kerap memakai topeng “kesucian akademis” demi menutupi politik, sekolah SI sangat politis. Dalam logika Tan, pendidikan yang tidak membentuk keberpihakan kelas adalah pendidikan yang pada akhirnya akan berpihak pada penindas. Sekolah SI dengan sengaja memihak kelas tertindas.
Sekolah SI berkembang cepat. Dalam sepekan, sekolah ini berhasil menambah muridnya menjadi 80 orang. Dan sebulan kemudian, muridnya sudah 150 orang. Sebagian berasal dari luar Semarang, seperti Yogyakarta, Cirebon, dan Rembang. Istri Sneevliet, yang saat itu masih tinggal di Semarang, turut memberikan bantuan buku dan peralatan sekolah.
Sekolah SI Semarang berlangsung pagi dan sore. Pada pagi hari, semua kelas belajar di ruang masing-masing. Sore hari, murid dari kelas V ke atas atau murid berusia 15 tahun diberi pendidikan pedagogis agar mereka bisa menjadi guru bagi adik kelasnya.
Untuk menggalang dana yang diperlukan untuk membeli perlengkapan sekolah, SI Semarang menggelar Pasar Derma (semacam acara amal). Pasar itu direncanakan berlangsung September 1921. Namun, ada syaratnya, harus meminta izin ke Asisten Residen. Pada akhir Juli, permintaan izin itu diajukan ke Asisten Residen Semarang. Hasilnya sangat mengecewakan. Pada pertengahan Agustus, Asisten Residen Semarang memutuskan untuk tidak memberikan izin terhadap Pasar Derma itu. Alasannya, sekolah SI tersebut mengajarkan “rasa merdika”.
Namun, SI Semarang tidak menyerah. Pada 21 Agustus 1921 diadakan leden vergadering (rapat anggota) untuk membahas nasib sekolah ini. Saat itu Semaun, Ketua SI Semarang, mengusulkan agar anak-anak menggalang dana ke kampung-kampung. Mereka memakai selendang merah dan berkeliling kampung dengan menyanyikan lagu “Internasionale”. Metode ini cukup efektif. Rakyat biasa ramai-ramai menyumbang ala kadarnya.
Selain itu, SI juga membuka donasi melalui wesel dengan alamat kantor SI Semarang, atas nama Semaun. Dengan demikian, orang-orang dari luar Semarang yang bersimpati dengan sekolah SI bisa mengulurkan bantuan.
Puncaknya, pada 13 November 1921, SI Semarang kembali menggelar vergadering. Ribuan orang menghadiri vergadering itu. Persoalan biaya sekolah SI turut dibicarakan. Menjelang acara berakhir, kotak donasi disebar. Hasilnya, warga SI bergotong-royong mengumpukan dana untuk sekolah rakyat jelata itu.
Pada November 1921, terinspirasi oleh sukses sekolah SI di Semarang, cabang SI di daerah lain juga mendirikan sekolah serupa. Sekolah SI di Salatiga dibuka dengan 75 pendaftar. Selain itu, pada akhir September 1921, sekolah SI juga berdiri di Kaliwungu dan Kendal. Pada awal Januari 1922, sekolah SI juga berdiri di Bandung, Jawa Barat, dengan 120-an murid. Di ujung barat Sumatera, tepatnya di Padang Panjang, sekolah SI juga berdiri.
Sayang, di tengah perkembangan sekolah SI yang pesat itu, Tan Malaka terganjal urusan politik. Pada Maret 1922, Tan Malaka ditangkap di Bandung. Penangkapan itu berlangsung tepat setelah ia usai mengajar di sekolah SI Bandung.
De Locomotief, koran berbahasa Belanda di Semarang yang sudah terbit sejak 1850-an, berkomentar atas penangkapan Tan Malaka. “Tan Malaka, yang ditangkap karena mengeluarkan tulisan-tulisan anti-Belanda, anggota dewan gemeente Semarang, Kepala Sekolah SI di sini…Siapa yang pegang kaum muda, pegang masa depan…maka sekolah-sekolah SI sepenuhnya dibawa ke arah anti-Belanda, dan inilah yang sudah tentu menjadi alasan pokok mengapa ia (Tan Malaka) tidak boleh tinggal lebih lama lagi di Jawa,” tulisnya.
SI Semarang memprotes penangkapan tersebut. Para murid dan orang tua sekolah SI juga turut meluapkan protes. Surat kabar ISDV, Het Vrije Woord, tertanggal 1 Mei 1922, memuji keberhasilan Tan Malaka mendirikan sekolah bagi anak-anak kaum pribumi di Hindia yang haus pendidikan.
Namun, penangkapan Tan Malaka terbukti tidak berhasil menahan laju gerakan rakyat di tanah Hindia, termasuk perkembangan sekolah-sekolah SI yang mendidik rasa merdika. Setelah penangkapan dan pembuangan Tan, sekolah SI berdiri di 12 kota di Hindia, termasuk di ujung timur Nusantara: Ternate. Tiap-tiap kota rata-rata menampung 250-an murid.
Saat itu, selain sekolah rakyat yang dibangun oleh SI, tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah rakyat bernama Taman Siswa. Kemudian beberapa lembaga Islam, seperti Muhammadiyah, mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Dengan demikian, sekolah-sekolah mandiri yang didorong oleh bangsa jajahan sendiri mulai berkembang pesat saat itu.
Tak heran, penguasa kolonial mulai ketar-ketir. Di Semarang, sejak tahun 1923, penguasa kolonial mengeluarkan Ordonansi Pengawasan, yang mengharuskan sekolah-sekolah yang akan berdiri maupun yang sudah setahun berdiri untuk melapor ke pemerintah setempat. Dalam laporan tersebut harus dicantumkan sifat pendidikan yang diberikan dan tempatnya. Dengan begitu, penguasa kolonial punya dalih untuk mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah SI di berbagai daerah.
Tak hanya itu, penguasa kolonial juga menggunakan milisi-milisi sipil bentukan mereka, seperti Sarekat Hidjo, untuk menghalangi dan mengintimidasi guru, murid, dan orang tua di sekolah-sekolah SI.
Seperti ditulis Tan Malaka: “Akan tetapi, sekolah itu digencet dengan kekerasan. Dengan alasan yang tak cukup, setiap waktu guru-guru di sekolah itu dilarang mengajar, dan orang tua murid-murid ditakut-takuti. Pukulan penghabisan dijatuhkan Serikat Hijau (sebuah kumpulan penyamun yang dikerahkan, diupah dan dipimpin oleh pemerintah dan orang-orang Belanda). Penyamun upahan ini disuruh membakar sekolah, menakut-nakuti dan menganiaya orang, murid dan guru-gurunya. Dan perintah dijalankan oleh mereka dengan sungguh-sungguh.”
Ketika SI Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat usai perpecahan dengan kelompok SI putih, sekolah SI juga berganti nama menjadi Sekolah Ra’jat. Baik Sarekat Rakyat maupun Sekolah Ra’jat terafiliasi dengan PKI.
Pada 1932, sehubungan dengan pertumbuhan Sekolah Rakyat dan sekolah-sekolah alternatif yang dibangun kaum pergerakan, pemerintah kolonial mengeluarkan Toezicht Ordonantie Particulier atau sering disebut Ordonansi Sekolah Liar, yang mengharuskan sekolah yang tidak menerima biaya (subsidi) dari pemerintah untuk tidak memulai aktivitasnya sebelum mendapat izin dari pemerintah kolonial. Ordonansi itu berusaha mencekal pendirian sekolah-sekolah alternatif yang didirikan oleh kaum pergerakan atau bumiputera.
Meski demikian, bertubi-tubi represi dan tekanan politik tak berhasil menghentikan benih sekolah alternatif yang sudah terlanjur tumbuh.
Dan, Tan Malaka punya andil dalam menyemai benih sekolah alternatif itu.
