Di malam hening, 8 Februari 2026, pukul 20.15 WIB, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Duta Besar RI untuk Filipina, berpulang ke rahmatullah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, setelah berjuang melawan sakit.
Agus meninggal di usia 78 tahun, dengan warisan yang sangat penting. Sebagai jenderal pemikir yang reformis, Agus bukan sekadar prajurit, ia adalah arsitek perubahan yang menyelaraskan TNI dengan tuntutan demokrasi pasca-Orde Baru. Kepergiannya meninggalkan kekosongan ketika bangsa sedang bergulat dengan tantangan ketahanan nasional dan pergulatan menegakkan supremasi sipil.
Lahir pada 8 Juni 1947, Agus Widjojo adalah putra dari Mayjen TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, salah satu Pahlawan Revolusi yang gugur dalam tragedi G30S 1965. Trauma keluarga ini membentuk karakternya: bukan dendam, tapi tekad untuk menyembuhkan luka bangsa melalui dialog dan reformasi. Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) angkatan 1970 ini seangkatan dengan tokoh-tokoh seperti Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan Tyasno Sudarto.
Karier militernya dimulai dari perwira di International Commission for Control and Supervision di Vietnam (1973) hingga Kontingen Indonesia untuk United Nations Emergency Force II di Sinai (1975). Ia pensiun pada 2003 sebagai Kepala Staf Teritorial Panglima TNI dan Wakil Ketua MPR mewakili Fraksi TNI/Polri.
Agus dikenal sebagai “tentara yang mikir,” julukan yang diabadikan dalam buku Tentara Kok Mikir: Inspirasi Out of the Box Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Di era reformasi 1998, bersama Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Wirahadikusumah, dan Saurip Kadi, ia merancang “Paradigma Baru TNI.” Konsep ini revolusioner: TNI meninggalkan dwifungsi ABRI, melikuidasi fraksi TNI di DPR, pemisahan TNI dari Polri, penghapusan sospol ABRI, dan merevisi doktrin pertahanan. Sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI), ia merestrukturisasi kurikulum, menghilangkan materi politik, dan mendorong TNI fokus pada pertahanan nasional. “Kelompok yang ingin melakukan reformasi, yang ingin menebalkan TNI sebagai tentara profesional di dalam sistem politik demokratis itu melawan arus,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan BBC Indonesia, 20 Maret 2025.
Kontribusinya tak berhenti di militer. Sebagai Wakil Ketua MPR (2001-2003), Agus memimpin Fraksi TNI/Polri mundur dari parlemen, menandai akhir era militer di politik. Ia juga anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste, menyelesaikan isu HAM pasca- kemerdekaan Timor Timur.
Pada 2016-2022, sebagai Gubernur Lemhannas, Agus mentransformasi lembaga itu menjadi “candradimuka” calon pemimpin, menekankan ketahanan nasional holistik: dari pertahanan hingga ideologi Pancasila.
Sejak 2022, sebagai Dubes di Filipina (merangkap Marshall dan Palau), ia memperkuat diplomasi ASEAN, yang juga berfokus pada isu keamanan maritim dan demokrasi.
Refleksi atas kehidupannya mengajak kita merenung. Di tengah polikrisis global, dari perubahan iklim, konflik geopolitik, dan erosi demokrasi, warisan Agus cukup relevan. Ia membuktikan bahwa militer bisa menjadi intelektual, bukan sekadar mengedepankan otot. Sebagai anak korban tragedi 1965, ia mendorong Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) dan Simposium Nasional 1965, yang mempromosikan rekonsiliasi tanpa dendam.
”Tragedi 1965 adalah pelanggaran HAM berat di Indonesia yang sangat memenuhi syarat untuk diselesaikan secara nonyudisial atau lewat rekonsiliasi,” katanya dalam sebuah wawancara dengan Tirto.id, 20 Juni 2016.
Luhut Binsar Pandjaitan, teman seangkatannya, mengingat Agus sebagai pembaca rakus yang tak pernah lepas buku. Ia menceritakan, pernah ada proses seleksi Taruna Akmil untuk berangkat ke Amerika Serikat. Dalam proses seleksi itu, Luhut gugur, sementara Agus lolos.
“Dari sekian banyak yang testing cuma Pak Agus yang lulus dan bahasa Inggrisnya 100 dan kita bahasa Inggrisnya tidak jelas,” ucap Luhut, dalam peluncuran buku Tentara Kok Mikir? (2021) yang menceritakan kehidupan dan pemikiran Agus Widjojo, pada 2021.
Pada saat revisi Undang-Undang TNI bergulir, yang berusaha mengembalikan doktrin dwifungsi TNI, Agus bersuara menentang. Ia tak setuju jika TNI dikembalikan untuk mencampuri urusan sipil.
Setidaknya ia menyampaikan tiga alasan. Pertama, penempatan TNI dalam urusan sipil melanggar UU karena jabatan/urusan sipil itu tidak terkait langsung dengan pertahanan. Kedua, spesialisasi prajurit TNI tidak dibutuhkan untuk membantu dalam jabatan tersebut. Ketiga, apabila jabatan itu dipegang oleh prajurit TNI yang masih aktif, hendaknya dia pensiun dulu, menjadi sipil.
Agus pergi ketika negeri ini membutuhkan lebih banyak tentara yang berpikir maju dan reformis. Agar tentara tetap fokus pada fungsi pertahanan di tengah geopolitik dunia yang mengarah pada semakin banyak benturan dan konflik bersenjata.
Selamat jalan, Letjen (Purn) Agus Widjoyo.
