Meninggalnya R, bocah perempuan berusia empat tahun di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syamsudin, Kota Sukabumi, 22 Juli 2025, meninggalkan duka nestapa menganga. Dirawat sejak 13 Juli, bocah bertubuh ringkih, dengan napas tersengal-sengal itu akhirnya tak mampu lagi bertahan hidup. Dokter yang menangani R kaget menemukan cacing gelang hingga 1 kilogram bersarang di perut dan sebagian sudah merambat ke otak.
Ayah R, seorang penderita TBC kronis, duduk terpaku di kursi plastik. Istrinya, yang mengalami gangguan jiwa, tak mampu memahami tragedi yang menimpa keluarganya itu. R seakan lahir di lorong gelap yang tak memberinya pilihan jalan. Keluarganya tak memiliki identitas kependudukan, apalagi jaminan kesehatan. Tanpa NIK, tanpa BPJS, mereka tidak tercatat dalam sistem negara.
Di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, tempat mereka tinggal, fungsi dasar lembaga desa, dari PKK, posyandu, hingga bidan desa, tak berjalan sebagaimana mestinya. Akibatnya, R tumbuh di luar radar negara, hingga kematiannya. Cacing yang mengendap di tubuh mestinya bisa dicegah dengan sebutir pil seharga seribu rupiah.
Sang ayah merasa putrinya harusnya bisa diselamatkan. Tapi ia tidak tahu harus meminta bantuan ke mana.
Tak sampai sebulan, Jawa Barat kembali diguncang duka nestapa. Jumat, 5 September 2025 pagi, warga Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, dikejutkan kabar memilukan. EN, seorang ibu berusia 34 tahun, ditemukan tergantung di tiang pintu kontrakan sempitnya. Dua anaknya—AA (9 tahun) dan AAP (11 bulan)—lebih dulu terbujur kaku di dalam rumah. Diduga mereka diracun oleh ibunya sendiri.
Di dekat jasad EN, ditemukan secarik surat yang ditulisnya:
Saya sudah lelah lahir batin, saya sudah tidak kuat menjalani hidup seperti ini. Saya lelah hidup terus-terusan terlilit utang yang tidak ada habisnya, malah semakin hari semakin bertambah. Padahal, saya tidak tahu utang kepada siapa saja, berapa jumlahnya, atau utang dari mana…
Sontak rumah kontrakan itu segera dipenuhi tetangga. “Dia orang baik,” kata seorang ibu yang tinggal di sebelah rumah. “Tapi saya tahu, mereka sering kesulitan bayar kontrakan. Kadang utang di warung. Saya tidak menyangka jalan yang dipilihnya begini,” lanjutnya.
Kapolsek Banjaran yang datang ke lokasi menyebut impitan ekonomi sebagai problemnya.
Bukan sekadar angka statistik
BPS Jawa Barat merilis angka kemiskinan Maret 2025 sebesar 7,02 persen atau setara 3,65 juta orang. Angka itu sedikit menurun dari September 2024, yang mencapai 7,08 persen. Namun di balik “penurunan” tipis itu, ada ironi: kemiskinan perkotaan justru meningkat, dari 6,65 persen menjadi 6,76 persen.
Statistik memang terdengar meyakinkan. Namun bagaimana cara menjelaskannya kepada keluarga R yang kehilangan anak karena obat cacing seharga seribu rupiah tak pernah sampai? Bagaimana menjelaskannya pada orang tua EN yang kini kehilangan anak dan cucu sekaligus? Angka 0,06 poin penurunan terasa hampa di hadapan tiga jasad yang terbujur kaku di rumah kontrakan di Banjaran.
Tragedi ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kegagalan yang menumpuk, satu demi satu. Di tingkat paling dekat, posyandu dan PKK desa tak hadir untuk mendeteksi anak-anak yang rawan gizi buruk, cacingan, atau penyakit lain yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Lalu, sistem kesehatan menutup pintu rapat bagi mereka yang tak memiliki identitas resmi, seolah-olah hak untuk hidup ditentukan oleh selembar kartu. Negara baru muncul saat semuanya terlambat, setelah nyawa melayang dan berita duka telah tersiar ke mana-mana.
Kritik untuk pemimpin
Di tengah luka ini, sorotan pun mengarah pada kepemimpinan di Jawa Barat. Dedi Mulyadi, gubernur yang memimpin sejak Februari 2025, memang dikenal tegas, penuh aksi, serta sering viral dengan aksi blusukannya. Tetapi rakyat tak butuh konten. Mereka memerlukan kebijakan yang benar-benar mampu menyelamatkan hidup.
Ketika siswa nakal dikirim ke barak militer, kontroversi mencuat. Tetapi siapa yang mengirim tenaga kesehatan untuk mengetuk pintu keluarga miskin yang bahkan tak punya KTP? Ketika sang gubernur tampil gagah di panggung, siapa yang menjamin seorang ibu di Banjaran tidak memilih tali gantungan sebagai jalan terakhir?
Ini bukan soal gaya atau pencitraan, tapi soal nyawa. Dan setiap kali ada rakyat mati karena sistem yang tak menjangkaunya, itu artinya negara—dan pemimpinnya—gagal.
R di Sukabumi. EN dan anak-anaknya di Banjaran. Dua cerita, dua tragedi, tapi satu pesan: kemiskinan membunuh dengan cara yang paling kejam.
Kematian mereka adalah luka kolektif bangsa. Luka yang tidak boleh lagi ditutup dengan angka-angka statistik atau jargon ekonomi. Luka yang menuntut kita berhenti lupa, berhenti bersikap biasa-biasa saja.
Kini muncul pertanyaan sederhana namun menyayat. Berapa banyak lagi nyawa harus hilang sebelum kita sungguh-sungguh berubah?
