Sejarah resmi gemar mereduksi revolusi menjadi parade tanggal dan tokoh besar. Kita menghafal jejak 1908, 1928, 1945 seolah kemerdekaan adalah garis lurus menuju takdir. Namun Perang Suara karya Hilmar Farid membongkar ilusi itu. Ia menunjukkan bahwa sebelum peluru ditembakkan dan bendera dikibarkan, lebih dulu terjadi pergulatan panjang di wilayah yang tak kasatmata: bahasa.
Kolonialisme tidak hanya mencengkeram tanah dan tenaga kerja. Ia juga mengatur tata makna. Kata “kemajuan” diproduksi untuk melegitimasi penetrasi kapital. Kata “ketertiban” dipakai untuk membungkam protes. Bahkan istilah “pribumi” dan “inlander” menyematkan hierarki dalam struktur sosial. Bahasa dijadikan alat disiplin—mengajari rakyat menerima posisinya sebagai objek.
Namun sejarah pergerakan membuktikan satu hal: bahasa bisa direbut, dan ketika itu terjadi, tatanan lama mulai retak.
Awal abad ke-20 terjadi ledakan media cetak bumiputra. Surat kabar dan pamflet menjadi arena perdebatan sengit tentang makna “bangsa”, “rakyat”, dan “kemerdekaan”. Organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij bukan hanya membangun jaringan politik, tetapi juga menciptakan kosakata baru. Kata “rakyat” berubah dari objek pajak menjadi subjek sejarah. “Bangsa” melampaui batas etnis dan menjelma proyek kolektif.
Hilmar memperlihatkan ketegangan antara Melayu Tinggi dan Melayu Rendah. Bahasa elite yang halus dan formal berhadapan dengan bahasa populer yang lugas dan membumi. Pilihan bahasa adalah pilihan politik. Bahasa yang terlalu sopan sering kali menutupi konflik kelas, sementara bahasa yang tajam membuka luka yang selama ini disembunyikan.
Kolonialisme sadar akan daya ledak itu. Sensor diperketat, redaksi dibungkam, penerbit dikejar. Narasi resmi tentang “kemajuan” diproduksi untuk meredam kritik. Tetapi ketika kata-kata telah menemukan keberanian, ia menjalar melampaui larangan.
Apa relevansi semua ini hari ini? Kita hidup dalam republik yang merdeka secara formal, tetapi tetap bergulat dalam perang makna. Istilah “pembangunan” kerap dipakai untuk membenarkan penggusuran ruang hidup masyarakat adat. Kata “investasi” dipoles sebagai obat mujarab ekonomi, meski sering datang bersama konsesi yang menyingkirkan warga kecil. “Stabilitas” menjadi mantra sakral yang kadang menggeser kritik sebagai ancaman.
Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan publik tentang revisi undang-undang, konflik agraria, hingga kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa bahasa tetap menjadi medan tempur. Kritik bisa dicap “provokatif”. Demonstrasi disebut “mengganggu ketertiban”. Bahkan istilah “radikal” kerap dilempar tanpa definisi yang jernih, cukup untuk menciptakan rasa takut.
Media sosial mempercepat pertarungan ini. Algoritma menyederhanakan isu kompleks menjadi slogan singkat. Politik direduksi menjadi tagar. Di satu sisi, ruang partisipasi meluas. Di sisi lain, manipulasi istilah menjadi semakin canggih. Kata “reformasi” bisa dipakai untuk membungkus kebijakan yang justru memperkuat konsentrasi kekuasaan. Kata “demokrasi” bisa terdengar lantang, tetapi hampa dari partisipasi substantif.
Di sinilah Perang Suara menjadi penting. Hilmar Farid mengingatkan bahwa kemerdekaan 1945 bukanlah akhir perang bahasa. Ia adalah babak baru. Jika dulu kolonialisme mendefinisikan realitas, kini definisi itu diperebutkan oleh elite politik, korporasi besar, dan kelompok kepentingan. Siapa yang menguasai definisi, akan menguasai persepsi publik.
Contohnya sederhana namun nyata: ketika ketimpangan ekonomi disebut sekadar “tantangan distribusi”, struktur yang timpang menjadi samar. Ketika konflik agraria dipersempit sebagai “persoalan administrasi”, dimensi kekuasaan dan kepemilikan tanah terhapus dari perbincangan. Bahasa yang mengaburkan adalah bentuk kekuasaan yang halus.
Maka pertarungan hari ini bukan hanya soal kursi kekuasaan, tetapi soal keberanian menyebut sesuatu dengan nama yang tepat. Menyebut korupsi sebagai korupsi, bukan “kesalahan prosedural”. Menyebut kekerasan aparat sebagai pelanggaran hak, bukan “insiden”. Menyebut ketimpangan sebagai masalah struktural, bukan sekadar “kesenjangan sementara”.
Hilmar tidak menawarkan romantisme revolusi. Ia menawarkan kesadaran kritis, bahwa setiap zaman memiliki perang suaranya sendiri. Jika pada awal abad ke-20 surat kabar menjadi medan tempur, kini linimasa digital dan ruang publik virtual menjadi palagan baru. Namun prinsipnya sama—bahasa menentukan horizon politik.
Ketika kata-kata menjadi senjata, diam bukanlah netralitas. Diam adalah penerimaan atas definisi yang dipaksakan. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perubahan selalu dimulai dari keberanian mengubah bahasa—mengganti kosa kata penundukan dengan kosa kata pembebasan.
Pertanyaannya kini: di tengah kebisingan informasi dan polarisasi politik, masihkah kita mampu membedakan antara bahasa yang membebaskan dan bahasa yang membius? Karena republik ini, seperti diingatkan Perang Suara, tidak hanya dibangun oleh darah dan diplomasi, tetapi oleh keberanian untuk berbicara dengan jernih, dan melawan ketika makna direbut.
