Di atas sebuah bukit yang menghadap laut di Ende, berdiri tegak pohon sukun yang kini dikenal sebagai “Pohon Pancasila”. Di bawah naungannya, antara tahun 1934 sampai 1938, Sukarno sering duduk termenung. Konon, dari sanalah sebagian ilham tentang Pancasila mulai bersemi.
Pohon itu kemudian diberi nama “Pohon Pancasila”, dan bukit tempatnya berdiri diubah menjadi “Lapangan Pancasila”. Di Kota Ende yang tenang di Pulau Flores itulah Sukarno mulai menjahit gagasan-gagasan besar tentang masa depan Indonesia—termasuk ideologi dasar negara.
Namun, seberapa besar pengaruh masa pengasingannya di Ende terhadap lahirnya Pancasila, masih menjadi teka-teki. Bukti-buktinya belum banyak. Yuke Ardhiati, seorang peneliti sekaligus arsitek, menyebut bahwa semua sila Pancasila sebenarnya sudah dirumuskan Sukarno sejak di Ende, dan saat itu ia menyebutnya sebagai “Lima Butir Mutiara”.
Dalam otobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Sukarno menulis: “Di Pulau Bunga yang sepi tidak berkawan aku telah menghabiskan waktu berjam-jam lamanya merenungkan di bawah pohon kayu. Ketika itu datang ilham yang diturunkan oleh Tuhan mengenai lima dasar falsafah hidup yang sekarang dikenal dengan Pancasila. Aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali tradisi kami jauh sampai ke dasarnya dan keluarlah aku dengan lima butir mutiara yang indah.”
Karena itu, banyak orang menyebut Ende sebagai tempat awal lahirnya gagasan Pancasila. Gagasan itu lalu dimatangkan saat Sukarno aktif di Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (BPUPKI), badan persiapan kemerdekaan yang resmi dibentuk 29 April 1945.
BPUPKI resmi dibentuk 29 April 1945. Badan ini, yang beranggotakan 63 orang, memulai sidang pertamanya pada 29 Mei 1945. Nah, di sini ada kontroversi: ada yang menyebut Mohammad Yamin menyampaikan pidato 29 Mei 1945 dan isi pidatonya sama persis dengan Pancasila sekarang ini. Di sinilah muncul perdebatan lama: siapa sebenarnya yang pertama kali merumuskan Pancasila?
Ada yang bilang Mohammad Yamin yang berpidato hari itu dan menyampaikan lima asas: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat—yang disebut-sebut sangat mirip dengan Pancasila versi sekarang.
Nama Yamin pun sering disebut sebagai penemu Pancasila. Bahkan dalam bukunya The Struggle of Islam in Modern Indonesia, BJ Boland menyatakan hal itu secara tegas. Di masa Orde Baru, pandangan ini makin menguat—sejalan dengan upaya menyingkirkan pengaruh Soekarno alias de-Sukarnoisasi. Nugroho Notosusanto, salah satu ideolog Orde Baru, menulis sejarah Pancasila versi resmi yang sama sekali tak menyebut peran besar Bung Karno.
Dengan penelitian yang hasilnya bisa ditebak, Nugroho menyimpulkan Pancasila digagas oleh Yamin dan Soepomo—versi yang kemudian masuk dalam buku-buku sejarah dan penataran P4 di era Orde Baru.
Bahkan ia menuding sila kedua versi Sukarno—“Peri Kemanusiaan/Internasionalisme”—terlalu mirip dengan semangat komunisme.
Suatu ketika, Bung Hatta sedang memberi ceramah di Makassar. Seorang mahasiswa menegur Hatta karena menyebut Sukarno sebagai penggali Pancasila. Si mahasiswa, yang sepertinya sudah terpengaruh buku-buku Orde Baru, menyebut Yamin sebagai penemu Pancasila. Hatta bertanya, “Tahu dari mana?” Dijawab, “Dari buku Yamin.” Hatta langsung membalas, “Buku itu tak benar!”
Menurut Hatta, pidato Yamin tentang lima asas itu bukan disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei, melainkan di Panitia Kecil—beberapa hari setelah pidato Sukarno tanggal 1 Juni 1945.
Dan memang, pada tanggal 1 Juni itu, Sukarno menyampaikan pidato selama satu jam yang langsung mendapat sambutan meriah. Dari situ, dibentuklah Panitia Kecil berisi sembilan orang—termasuk Soekarno, Hatta, Yamin, dan tokoh-tokoh lain—untuk menyusun dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila.
Panitia ini lalu merapikan urutan sila, menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” di posisi pertama. Pada 22 Juni 1945, mereka menyerahkan rumusan itu kepada BPUPKI dalam bentuk Piagam Jakarta.
Namun pada 18 Agustus 1945, ketika Undang-Undang Dasar disusun, Piagam Jakarta diubah. Tujuh kata di belakang sila pertama—“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”—dihapus. Pancasila pun resmi masuk ke dalam Pembukaan UUD 1945.
Apa yang dikatakan Bung Hatta sebenarnya sejalan dengan cerita Bung Karno sendiri. Dalam otobiografinya, Bung Karno menyebut bahwa selama tiga hari pertama sidang BPUPKI, belum ada kesepakatan dasar negara.
Seorang peneliti dari UI, Ananda B. Kusuma, bahkan menemukan dokumen penting—Pringgodigdo Archief—yang mencatat siapa saja yang bicara di sidang 29 Mei 1945. Nama Yamin memang ada, tapi disebut hanya berbicara selama 20 menit, sementara total waktu sidang hanya 130 menit untuk enam pembicara.
Yang aneh, dalam versi lain Yamin disebut berpidato selama 120 menit. Sangat janggal.
G. Moedjanto, seorang sejarawan, juga mencurigai pidato Yamin itu. Di bagian akhirnya tertulis: “Dua hari yang lampau Tuan Ketua memberi kesempatan…” Padahal sidang baru dibuka 29 Mei. Dua hari sebelumnya itu tanggal 27 Mei—dan belum ada sidang. Artinya, seperti kata Bung Hatta, pidato Yamin memang disampaikan di Panitia Kecil setelah pidato Sukarno.
Yamin sendiri, pada akhirnya, mengakui peran besar Sukarno. Dalam pidatonya 5 Januari 1958, Yamin menyebut secara jelas: Pidato pertama soal Pancasila disampaikan 1 Juni 1945, lalu dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni, dan akhirnya masuk dalam konstitusi 18 Agustus.
Roeslan Abdulgani, Menteri Penerangan di era Bung Karno, juga menyebut Sukarno sebagai penggali Pancasila. Dua konsep besar Pancasila—Sosio-nasionalisme (gabungan sila ke-2 dan ke-3) dan Sosio-demokrasi (gabungan sila ke-4 dan ke-5)—sudah digagas Bung Karno sejak 1920-an. Sementara Bung Hatta ikut menaburkan benih demokrasi kerakyatan dalam pemikiran dasar negara.
Lalu dari mana istilah “Pancasila” berasal? Dalam buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, dijelaskan bahwa kata “Pancasila” berasal dari bahasa Sanskerta: “panca” artinya lima, “sila” berarti prinsip atau dasar kesusilaan.
Dalam ajaran Buddha, kata “Pancasila” merujuk pada lima larangan: membunuh, mencuri, berzina, berbohong, dan mabuk-mabukan.
Sementara dalam kitab Negarakretagama karya Mpu Prapanca, istilah “Pancasila” juga muncul pada bagian ke-53, yang menggambarkan seorang raja yang menjalankan lima prinsip kebajikan.
