Pada suatu masa, nama Sri Mulyani Indrawati pernah menjadi bandul moral bagi republik ini. Ia digambarkan sebagai teknokrat bersih, perempuan yang berani masuk ke jantung kekuasaan tanpa harus kehilangan integritas.
Majalah Forbes pernah menobatkannya sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia, sementara Bank Dunia menjadikannya contoh teknokrat reformis Asia. Dalam ingatan publik, ia adalah sosok yang menolak tunduk pada mafia anggaran dan oligarki.
Tetapi waktu punya cara lain menuliskan sejarah. Setelah dua dekade citra itu melekat, Sri Mulyani sering diposisikan sebagai “musuh” publik. Jika dulu dielu-elukan, hingga terakhir menjabat sebagai menteri keuangan di masa pemerintahan Prabowo Subianto, Sri Mulyani melekat sebagai wajah dari segala kebijakan fiskal yang dianggap memberatkan rakyat.
Bergesernya simbol harapan
Ketika pandemi Covid-19 melanda, kas negara terkuras. Utang melonjak, subsidi membengkak, sementara proyek-proyek besar seperti infrastruktur dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Dihadapkan pada situasi itu, pilihan Sri Mulyani terbatas: menaikkan pajak, memperluas basis pungutan, serta memperketat belanja.
Sejak itu lambat laun citranya berubah. Rakyat yang tak membaca neraca keuangan negara, merasakan harga kebutuhan pokok mulai merangkak, harga rokok jadi kian mahal, ditambah PPN naik menjadi 11 persen. Paling heboh ketika muncul isu kenaikan PPN bahan pokok dan pendidikan. Meski akhirnya wacana itu ditarik kembali, namun publik sudah terlanjur resah.
Di mata publik, Sri Mulyani bukan lagi teknokrat idola, namun pejabat yang sibuk menagih utang rakyat. Teori keuangan publik menyebutkan, seorang menteri keuangan memang selalu berada di posisi dilematis: menjaga disiplin fiskal sekaligus menanggung risiko politik. Di Indonesia, dilema itu berlipat ganda. Sebab menteri keuangan bukan hanya bendahara negara, tetapi juga wajah rezim.
Bayangan masa lalu
Masih sulit dilupakan ketika pada 2008, Sri Mulyani berdiri di DPR membela bailout Bank Century. Ia dicaci, tapi juga dipuji karena dianggap berani menghadapi politikus yang rakus rente. Saat ia melangkah pergi ke Bank Dunia, publik menaruh hormat. Indonesia memiliki perempuan tangguh yang diakui dunia.
Namun ketika ia masuk kabinet Joko Widodo (Jokowi) pada 2016, kisahnya berubah. Perlahan ia dianggap bagian dari mesin kekuasaan. Peneliti politik R. William Liddle pernah menulis di Journal of Democracy bahwa teknokrat di negara demokrasi kerap kehilangan aura independensi jika terlalu lama bersandar pada rezim. Sri Mulyani adalah contoh paling nyata dari tesis tersebut.
Perubahan citra ini juga merupakan buah dari ekologi informasi baru yang bergerak cepat. Di era media sosial, setiap kebijakan fiskal yang tidak populer akan segera dipersonalisasi. Ini bisa dilihat dari meme yang menampilkan wajah Sri Mulyani dengan label “ibu pajak” atau “pengisap” rakyat di lini masa.
Publik jarang menyadari bahwa kebijakan fiskal adalah keputusan kolektif, di mana presiden dan DPR ikut menentukan, bahkan menekan. Namun dalam politik, publik kerap mencari wajah tunggal untuk disalahkan. Dan, bagi kebijakan fiskal Indonesia, wajah itu adalah Sri Mulyani.
Di sini, faktor gender juga ikut berperan. Tekanan simbolik terhadap menteri perempuan terasa lebih keras dibandingkan teknokrat laki-laki. Ia diposisikan seolah “ibu” yang menagih, bukan sekadar pejabat negara. Bias gender ini ikut mempercepat pergeseran citra dari perempuan kebanggaan bangsa menjadi ibu penagih pajak.
Krisis tak ringan
Kini Indonesia berada dalam situasi berat. Data Kementerian Keuangan mencatat, bayangan beban fiskal bukan sekadar hitungan abstrak. Ia terpatri dalam angka-angka yang menyesakkan ruang anggaran Indonesia. Hingga akhir April 2025, utang pemerintah Indonesia dilaporkan hampir menyentuh angka Rp 9.105 triliun, tumbuh dari posisi akhir 2024 di angka Rp 8.680 triliun. Fenomena utang baru yang ditarik hingga kuartal pertama 2025 mencapai Rp 304 triliun, turut mendorong rasio utang terhadap PDB naik mendekati 38 persen.
Beban ini tidak berhenti di angka pokok saja, karena pembayaran bunga utang menjadi preseden yang juga berat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp 600 triliun untuk membayar bunga utang di 2026, mengalami kenaikan sekitar 8,6 persen dari outlook tahun sebelumnya. Selain itu, sepanjang semester I–2025, pembayaran bunga utang yang telah terealisasi mencapai lebih dari Rp 257 triliun. Angka ini mempertegas betapa besar dana yang terserap hanya untuk membayar bunga.
Di sisi subsidi energi, berdasarkan alokasi APBN 2025, pemerintah merencanakan subsidi sebesar Rp 203,4 triliun, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara realisasi hingga paruh pertama tahun ini baru mencapai sekitar Rp 66,9 triliun, alias baru 32,9 persen dari pagu, dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah, nilai tukar, dan volume penyaluran. Lebih lanjut, data lain menunjukkan porsi subsidi energi: terdiri dari Rp 26,7 triliun untuk BBM, Rp 87 triliun untuk LPG 3 kg, dan Rp 89,7 triliun untuk listrik—semua meningkat dari angka 2024, dan total beban subsidi energi serta kompensasi mencapai Rp 394,3 triliun di 2025.
Dari sini terlihat, setiap rupiah yang dialokasikan ke subsidi atau bunga utang adalah sinyal betapa sempitnya ruang fiskal—di satu sisi terdapat kebutuhan untuk menopang subsidi agar daya beli rakyat terjaga, tapi di sisi lain ada beban bunga utang yang terus menumpuk dan mengekang prioritas pembangunan.
Inilah ironi yang harus dihadapi Sri Mulyani. Ketika ia merancang keseimbangan makro, mempertahankan defisit di bawah batas aman dan menjaga belanja sosial, publik seringkali hanya melihat dampak kebijakannya yang dinilai memberatkan. Beban fiskal ini bukan sekadar angka, tapi tekanan nyata yang membentuk narasi dan citra.
Ekonom Joseph Stiglitz pernah mengingatkan dalam Economics of the Public Sector bahwa kebijakan pajak di saat daya beli rakyat melemah hampir selalu menimbulkan resistensi. Dan, kini di Indonesia resistensi itu mengalir deras ke satu orang: Sri Mulyani.
Dari cinta menjadi benci
Apa yang kita saksikan hari ini sebetulnya bukanlah tragedi personal, melainkan konsekuensi dari berbagai hal yang bertumpuk. Beban fiskal yang kian berat pasca-pandemi, ditambah ambisi pembangunan yang tak mengenal jeda, membuat kebijakan yang lahir dari Kementerian Keuangan terasa begitu ketat dan memberatkan. Di saat bersamaan, narasi politik yang berkembang di ruang publik justru menempatkan Sri Mulyani sebagai simbol tunggal dari semua kebijakan tak populer itu. Persepsi pun bergeser: ia yang dulu dipandang sebagai teknokrat independen, kini lebih dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari rezim.
Ditambah lagi krisis ekonomi global dan tekanan domestik membuat masyarakat semakin sensitif terhadap setiap kebijakan fiskal. Jadi lengkap sudah transformasi citra itu. Seperti dikatakan Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power, citra seorang pejabat publik bukan hanya soal kinerja, melainkan juga posisi simboliknya dalam arena kekuasaan. Sri Mulyani yang dulu menjadi simbol harapan pun berubah menjadi lambang beban di mata banyak orang.
Sejarah mungkin akan lebih adil menilai. Kelak, Sri Mulyani bakal dikenang sebagai teknokrat yang bekerja keras menjaga kapal fiskal agar tidak karam di tengah badai utang. Tapi hingga meninggalkan jabatannya, ia harus menanggung ironi. Dari menteri yang dicintai publik, berubah menjadi “musuh” dalam percakapan sehari-hari.
Di titik ini, kata-kata Pramoedya Ananta Toer kembali terasa relevan: “Seorang yang hidup untuk orang banyak, akan dicaci maki orang banyak.” Sri Mulyani, dengan segala kebijakannya, seperti sedang membayar pilihannya berada di jantung kekuasaan
