Ada ironi yang dalam dari cara dunia kehilangan Jürgen Habermas. Ia wafat pada 14 Maret 2026 di Starnberg, Bavaria, persis di saat Eropa sedang berjuang melawan gelombang pasang kanan-ekstrem yang menerobos masuk ke parlemen-parlemen demokratis, di saat ruang publik yang pernah ia perjuangkan sebagai fondasi demokrasi itu justru sedang dicekik oleh algoritma dan kebohongan yang diulang-ulang hingga tampak seperti kebenaran.
Habermas pergi pada usia 96 tahun, membawa serta dirinya sebagai satu-satunya suara yang tersisa dari generasi Mazhab Frankfurt—generasi yang mengalami sendiri bagaimana peradaban bisa runtuh bukan karena kekurangan senjata, tapi karena kekurangan akal budi.
Di Indonesia, nama Habermas mungkin lebih sering terdengar di ruang-ruang seminar daripada di ruang-ruang keputusan. Hal ini sendiri sudah merupakan sebuah ironi yang patut kita renungkan.
Tumbuh di era Nazi
Friedrich Ernst Jürgen Habermas lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf, dalam keluarga Protestan kelas menengah. Ia lahir dengan langit-langit mulut terbelah (sumbing) sebuah kondisi yang memaksanya menjalani beberapa kali operasi selama masa kecilnya dan membuat pengucapan kata-kata menjadi perjuangan yang nyata.
Kelak, ia menjadi salah satu pemikir yang paling rajin menulis tentang bahasa, komunikasi, dan kekuatan argumen. Tidak ada psikoanalisis sederhana yang bisa menjelaskan hal ini, tapi ada sesuatu yang menggerakkan dalam bayangan seorang anak yang kesulitan berbicara dan kemudian menghabiskan hidupnya untuk membuktikan bahwa percakapan yang setara adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran.
Masa remajanya adalah masa yang tidak bisa dipilih. Ia bergabung dengan Deutsches Jungvolk, bagian dari Hitler Youth, atas desakan ayahnya yang tercatat sebagai anggota Partai Nazi sejak 1933. Ketika kekalahan Jerman datang pada 1945 dan gambar-gambar kamp kematian mulai beredar, Habermas yang berusia 15 tahun mengalami apa yang ia sebut sebagai guncangan eksistensial. Bukan sekadar kekalahan militer, melainkan runtuhnya seluruh kerangka moral yang memungkinkan sebuah masyarakat beradab membiarkan dirinya menjadi mesin pembunuhan.
Guncangan itu tidak membuatnya diam. Sebaliknya, ia belajar filsafat, sejarah, psikologi, sastra Jerman, serta ekonomi di Göttingen, Zurich, dan Bonn. Di Göttingen, sebagai mahasiswa, ia sudah cukup berani untuk mengkritik Martin Heidegger—filsuf Jerman terbesar yang masih hidup saat itu—karena komentarnya tentang “kebenaran dan keagungan batin gerakan Nazi” yang tak pernah ia tarik kembali. Seorang mahasiswa muda menegur raksasa intelektual. Tanda-tanda awal dari seseorang yang percaya bahwa nalar tidak mengenal hierarki.
Ruang publik yang tak pernah kita rawat
Pada 1962, Habermas menerbitkan karya yang mengangkat namanya ke permukaan: Strukturwandel der Öffentlichkeit—atau dalam terjemahan Inggrisnya, The Structural Transformation of the Public Sphere. Argumen intinya terdengar sederhana namun memiliki implikasi yang mengguncang: demokrasi yang sehat membutuhkan ruang publik—sebuah arena di mana warga negara bisa berdebat, bertukar argumen, dan membentuk opini kolektif yang bebas dari tekanan negara maupun pasar.
“Demokrasi bergantung pada keyakinan rakyat bahwa masih ada ruang untuk secara kolektif membentuk masa depan yang penuh tantangan.”
—Jürgen Habermas, 2010
Di Indonesia, konsep ini seharusnya berbunyi familiar—dan sekaligus pahit. Kita punya ruang publik yang ramai: media sosial yang gemuruh, komentar yang berderet, tagar yang trending setiap jam. Tapi apakah itu ruang publik dalam pengertian Habermas? Sebuah arena di mana argumen dinilai berdasarkan kekuatan logikanya—bukan berdasarkan siapa yang mengucapkannya, berapa banyak pengikutnya, atau seberapa dalam kantong yang mendanai buzzer-nya?
Habermas menyebut kondisi ideal itu dengan istilah yang indah dan berat sekaligus: “the unforced force of the better argument”—kekuatan yang tidak memaksa dari argumen yang lebih baik. Di ruang publik yang sehat, Anda tidak memenangkan debat karena Anda presiden, atau karena pengacara Anda mengirim surat somasi, atau karena ribuan akun anonim menyerang lawan bicara Anda pukul dua pagi. Anda memenangkannya karena argumen Anda lebih kuat. Betapa naifnya dan betapa kita merindukannya.
Teori Tindakan Komunikatif dan batas-batasnya
Magnum opus Habermas, Theorie des Kommunikativen Handelns (1981), dua jilid yang tebalnya bisa digunakan sebagai senjata tumpul, membangun kerangka paling ambisius dalam filsafat sosial abad ke-20: sebuah teori tentang bagaimana masyarakat modern bisa menemukan landasan normatif tanpa bersandar pada agama, tradisi, atau otoritas yang tidak bisa dipertanyakan. Jawabannya, melalui komunikasi yang rasional, setara, dan terbuka.
Tapi di sinilah pula kritik yang paling tajam terhadap Habermas harus diucapkan. Dan sebagai pembaca Indonesia, kritik ini terasa lebih tajam dari biasanya. Teori Habermas bekerja dengan asumsi bahwa peserta dalam komunikasi pada dasarnya memiliki kapasitas setara untuk berargumen. Ia mengandaikan ruang yang, meski tidak sempurna, cukup bebas dari dominasi struktural yang ekstrem.
Bagi masyarakat pasca-kolonial seperti Indonesia, asumsi itu adalah kemewahan yang belum sepenuhnya kita miliki. Ketika seorang buruh pabrik harus berdebat dengan pengacara korporasi tentang hak pesangonnya, ketika seorang petani harus berhadapan dengan konsultan hukum perusahaan tambang, ketika seorang perempuan dari masyarakat adat harus membuktikan legitimasi klaimnya atas tanah leluhur kepada birokrat yang tidak berbicara dalam bahasa yang sama—di sana, “the unforced force of the better argument” tidak bekerja sebagaimana Habermas bayangkan. Kekuatan tidak hilang dari meja diskusi. Ia hanya memakai jas dan membawa laptop.
Pemikir kritis seperti Nancy Fraser dan Seyla Benhabib sudah lama menunjukkan lubang-lubang dalam kerangka Habermas, terutama soal bagaimana ia mengabaikan dimensi gender dan ras dalam pembentukan ruang publik. Di Indonesia, kita perlu menambahkan: dimensi kelas, dimensi etnis, dimensi warisan kolonial yang masih terasa dalam cara kita mendistribusikan siapa yang berhak berbicara dan siapa yang hanya berhak diam.
Namun mengkritik Habermas karena kekurangannya justru membuktikan nilai terbesarnya: ia membangun kerangka yang cukup kuat untuk dipertengkarkan. Filsuf yang hanya menghasilkan pemuja tidak berguna untuk sejarah intelektual. Habermas menghasilkan pemuja sekaligus penentang yang sama-sama serius, dan dalam perdebatan itulah pemikiran terus hidup.
Pendukung Uni Eropa dan penentang ekstrim kanan
Yang membedakan Habermas dari banyak filsuf besar adalah ketidakmampuannya, atau mungkin penolakannya, untuk tinggal di menara gading. Ia intervensi publik dengan konsistensi yang jarang ditemukan: dalam Historikerstreit di tahun 1980-an, ia melawan sejarawan-sejarawan konservatif yang mencoba merelativikasi kejahatan Nazi dengan membandingkannya pada kekejaman rezim lain. Bagi Habermas, Holocaust adalah unik dalam kejahatannya dan membiarkannya dikaburkan adalah bentuk pembunuhan ingatan.
Ia mendukung integrasi Eropa dengan argumen yang melampaui ekonomi: bahwa Uni Eropa adalah proyek perdamaian, eksperimen dalam solidaritas pasca-nasional yang tidak boleh ditenggelamkan oleh populisme sempit. Ketika AfD, partai kanan fasis Jerman, mulai memasuki parlemen federal, ia menulis dengan kemarahan yang terukur. Kepergiannya, seperti dicatat Daniel Gamper dari Universitas Otonomi Barcelona, datang di “momen simptomatik” ketika cordon sanitaire terhadap kanan-ekstrem mulai runtuh di mana-mana.
“Habermas adalah seorang Aristoteles atau Hegel zaman modern yang tidak ada satu pun sudut kebudayaan atau ilmu pengetahuan yang asing baginya—seorang filsuf yang mengajarkan orang Eropa untuk ‘belajar dari bencana’ dengan berkomitmen pada praktik nalar.”
— Matthew Specter, sejarawan intelektual, Santa Clara University
John Rawls, yang dianggap oleh banyak orang sebagai filsuf politik terbesar abad ke-20, pernah ditanya siapa pemikir terbesar tentang demokrasi. Ia menjawab dengan satu kata: Habermas. Kemudian ia berhenti, dan mencatat dengan emosi yang tidak biasa bagi seorang filsuf analitik yang dingin: bahwa Habermas adalah orang Jerman yang tumbuh di bawah Nazisme. Dalam konteks itu, komitmennya pada nalar dan demokrasi bukan sekadar pilihan intelektual, ia adalah perlawanan eksistensial.
Habermas dan keberpihakannya pada Israel
Namun obituari yang jujur tidak boleh berhenti pada pujian. Dan ada satu noda dalam warisan Habermas yang terlalu besar untuk diabaikan dalam sebuah catatan perpisahan yang ditulis dengan integritas: sikapnya terhadap genosida di Gaza.
Pada 13 November 2023, enam minggu setelah serangan Hamas dan di tengah operasi militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 15 ribu warga Palestina—70 persen di antaranya perempuan dan anak-anak—Habermas bersama tiga intelektual Jerman lainnya menerbitkan pernyataan berjudul “Principles of Solidarity.” Pernyataan itu mengutuk serangan Hamas, menegaskan hak Israel untuk membela diri, dan memperingatkan tentang antisemitisme yang meningkat di Jerman. Semua itu, dalam batas-batasnya, bisa diperdebatkan dengan fair.
Yang tidak bisa dibenarkan adalah apa yang tidak ada dalam pernyataan itu. Tidak satu kata pun tentang pendudukan Israel yang telah berlangsung puluhan tahun. Tidak satu kalimat pun tentang Gaza sebagai penjara terbuka dengan 2,3 juta penduduk yang diblokade. Tidak satu paragraf pun tentang hak rakyat Palestina untuk eksis, untuk bernegara, untuk hidup tanpa bom yang dijatuhkan dari udara. Pernyataan itu, sebagaimana dikritik oleh filsuf Sudan Hisham Omar al-Noor, menulis seolah-olah sejarah baru dimulai pada 7 Oktober 2023—seolah-olah sebelumnya tidak ada penjajahan, tidak ada pengusiran, tidak ada pembunuhan sistematis.
“Pernyataan itu membela hak-hak Israel tanpa menyebut hak-hak Palestina; membenarkan hak Israel untuk membela diri sambil menyangkal hak Palestina untuk melawan; dan tidak menyebut sepatah kata pun tentang pendudukan, blokade, permukiman, diskriminasi rasial, dan kekerasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina.”
—Hisham Omar al-Noor, Profesor Filsafat Universitas Nilein, Sudan, November 2023
Sosiolog Asef Bayat dari Universitas Illinois, dalam sebuah surat terbuka yang kritis, mengajukan pertanyaan yang paling telak: apa yang terjadi dengan konsep “ruang publik” Habermas sendiri, yang mengadvokasi deliberasi dan dialog rasional, ketika diskusi tentang hak-hak Palestina justru dibungkam di Jerman dan siapa pun yang berani menyerukan gencatan senjata dicap sebagai antisemit? Bayat menyebut pernyataan itu sebagai sebuah kompas moral yang bengkok—sebuah ketakutan bahwa simpati kepada Palestina akan mengurangi komitmen moral kepada Yahudi, seolah-olah keduanya adalah nol-sum game yang tidak bisa hidup bersama.
Ini bukan kritik dari pinggiran. Ini adalah kritik dari dalam logika Habermasian itu sendiri. Teori tindakan komunikatif mensyaratkan bahwa setiap pihak dalam dialog memiliki hak berbicara yang setara, bahwa tidak ada satu suara pun yang didahulukan bukan karena argumennya lebih kuat tapi karena identitas siapa yang berbicara. Namun dalam pernyataan November 2023 itu, Habermas secara efektif menetapkan bahwa penderitaan satu bangsa—bangsa Palestina—adalah topik yang terlalu kontroversial untuk dikecam, sementara penderitaan bangsa lain memiliki perlindungan khusus berdasarkan memori historis Jerman. Itu bukan universalisme. Itu eksepsionalisme Jerman yang berpakaian filsafat.
Kritikus dari Global South, seperti dicatat Hamid Dabashi dari Middle East Eye, menunjukkan kontradiksi yang lebih dalam: Habermas tampaknya tidak menyadari bahwa sikapnya terhadap Palestina sepenuhnya konsisten dengan warisan kolonial Eropa yang aldah lama ia kritik dalam konteks lain. Ruang publik yang ia bangun dalam teorinya adalah ruang publik borjuis Eropa, yang sejak awalnya dibangun di atas pengecualian sistematis terhadap yang lain: perempuan, kelas pekerja, dan dengan sangat jelas, bangsa-bangsa non-Eropa yang dijajah.
Warisan
Jürgen Habermas meninggalkan istri yang telah pergi setahun lebih awal (Ute Habermas-Wesselhoeft, wafat 2025), seorang anak perempuan yang juga mendahuluinya (Rebekka, sejarawan modern, wafat 2023), dan dua anak yang masih hidup. Karya-karyanya—diterbitkan Suhrkamp sejak tahun 1960-an—sudah diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa dan terus dibaca di kampus-kampus di seluruh dunia, termasuk di Jakarta dan Yogyakarta.
Penghargaan yang ia terima mencerminkan keluasan pengaruhnya: Gottfried Wilhelm Leibniz Prize (1986), Prince of Asturias Award (2003), Kyoto Prize (2004), Holberg Prize (2005), Erasmus Prize (2013), dan terakhir Johan Skytte Prize in Political Science (2024), sering disebut sebagai Nobel-nya ilmu politik.
Tapi daftar penghargaan itu kini harus dibaca di samping satu dokumen lain: pernyataan November 2023 yang membela Israel tanpa menyebut Palestina, yang ditulis ketika bom-bom Israel sedang menghancurkan rumah sakit dan sekolah di Gaza, ketika korban sipil sudah melampaui puluhan ribu jiwa. Itulah dokumen yang akan menjadi pertanyaan abadi bagi siapa pun yang membaca Habermas dengan serius dari belahan dunia yang pernah dijajah—dokumen yang menunjukkan bahwa bahkan seorang filsuf sekaliber Habermas bisa gagal menerapkan prinsipnya sendiri ketika korban yang sedang mati bukan bagian dari sejarah traumatik Eropa.
Ada tragedi yang lebih besar dari sekadar inkonsistensi intelektual dalam kegagalan ini. Habermas adalah orang yang memahami lebih dari siapa pun bahwa diam di hadapan kejahatan adalah bentuk keberpihakan. Ia berkata itu dalam Historikerstreit. Ia berkata itu tentang Nazi. Ia berkata itu tentang AfD. Tapi ketika giliran Gaza tiba—ketika yang mati adalah orang-orang Arab Muslim di tanah yang direbut oleh kekuatan bersenjata modern—nalar komunikatif itu mendadak tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menyebut genosida dengan namanya.
