Genap 21 tahun Munir Said Thalib, aktivis hak asasi manusia (HAM), dibunuh dalam perjalanan menuju Belanda. Dibunuh pada 7 September 2004, Munir adalah simbol keberanian melawan ketidakadilan.
Hingga hari ini, kematiannya yang tragis akibat diracun masih menjadi luka menganga bagi demokrasi Indonesia. Kasus ini sekaligus menyingkap betapa lemahnya komitmen negara dalam penegakan keadilan dan perlindungan warga negara dari praktik kekerasan politik.
Pengadilan memang telah menghukum eksekutor, Pollycarpus Budihari Priyanto, tetapi proses hukum berhenti di situ. Dalang intelektual yang diyakini berada di balik pembunuhan Munir tidak pernah tersentuh. Fakta-fakta penting justru menguap, termasuk hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Temuan atas fakta itu tak pernah dipublikasikan secara resmi. Negara seolah sengaja membiarkan kebenaran terkubur.
Kegagalan menuntaskan kasus Munir memperlihatkan praktik impunitas yang mengakar kuat di negeri ini. Aparat negara yang diduga terlibat tidak tersentuh hukum, bahkan sebagian masih menempati posisi strategis di pemerintahan. Situasi ini bukan hanya menyinggung rasa keadilan keluarga Munir dan masyarakat sipil, tetapi juga mengirim pesan bahaya bahwa kekerasan terhadap aktivis dapat dibiarkan tanpa konsekuensi.
Dampaknya terasa hingga kini. Para aktivis, jurnalis, dan pembela HAM masih menghadapi risiko kriminalisasi, intimidasi, termasuk kekerasan fisik maupun digital. Kasus Munir seharusnya menjadi peringatan keras agar negara memperkuat perlindungan bagi pembela HAM. Sebaliknya, yang kita lihat adalah tren pelemahan ruang sipil melalui penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, pengawasan berlebihan, hingga pembiaran terhadap serangan kelompok intoleran.
Janji-janji politik untuk menuntaskan kasus ini berulang kali disampaikan, baik oleh Presiden SBY maupun Presiden Joko Widodo. Sayangnya, semua janji itu tak lebih dari retorika belaka. Publik hanya disuguhi janji tanpa aksi nyata. Padahal, menyingkap kebenaran dan menuntaskan kasus Munir bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian dari mandat konstitusi untuk melindungi hak asasi warga negara.
Kasus Munir menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan di Indonesia masih setengah hati. Lembaga intelijen yang diduga terkait justru tidak pernah diperiksa secara menyeluruh. Ketiadaan evaluasi struktural membuat praktik kekuasaan gelap terus berlanjut. Masalah ini berbahaya bagi demokrasi, karena menutup kemungkinan terciptanya mekanisme pengawasan yang sehat atas lembaga keamanan.
Di sisi lain, masyarakat sipil justru yang konsisten menjaga agar ingatan atas Munir tidak hilang ditelan waktu. Melalui kampanye, diskusi publik, hingga gerakan #Munir21Tahun, publik diingatkan bahwa keadilan tidak boleh dihapus dari sejarah. Ini membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia bertahan bukan karena keseriusan negara, melainkan karena kegigihan masyarakat yang menolak lupa.
Lebih dari sekadar kasus hukum, kematian Munir juga menyimpan pelajaran pahit bagi generasi penerus Indonesia. Jika negara terus membiarkan kebenaran terkubur, maka anak-anak muda kritis akan tumbuh dengan warisan demokrasi yang rapuh dan minim perlindungan. Mereka bisa mewarisi budaya bungkam di mana keberanian untuk bersuara dianggap berbahaya. Sebaliknya, jika kasus Munir dituntaskan, itu akan menjadi fondasi bahwa negara berpihak pada keadilan, sehingga generasi muda bisa membangun masa depan demokrasi tanpa rasa takut.
Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pertanyaan besar muncul: apakah ia berani membuka kembali kasus Munir? Secara politik, langkah itu memang tak gampang. Prabowo sendiri masih dibayangi catatan masa lalu terkait pelanggaran HAM 1998, sementara aktor-aktor kuat yang diduga mengetahui detail kasus Munir masih sangat berpengaruh.
Yang pasti publik terus menuntut penuntasan kasus pembunuhan Munir. Pemerintah harus berani membuka dokumen TPF, memeriksa kembali dugaan keterlibatan aparat negara, dan memberikan perlindungan nyata bagi aktivis. Langkah ini akan menjadi warisan demokrasi yang jauh lebih berharga daripada stabilitas politik semu. Setelah 21 tahun pembunuhan itu, pilihan kini ada di tangan Prabowo: melanjutkan tradisi impunitas atau menutup luka sejarah dengan keadilan.
