Ekonom Turki-Amerika Serikat, Daron Acemoglu, bersama dua koleganya, Simon Johnson dan James A. Robinson, meraih penghargaan Nobel Ekonomi 2024.
Tiga ilmuwan ini dianggap berhasil menunjukkan kelindan antara institusi ekonomi-politik dengan kemajuan ekonomi dan kemakmuran sebuah bangsa. Tak hanya menyuguhkan kesimpulan, tiga sekawan ini juga meneliti akar historis yang menentukan jenis institusi politik sebuah negara.
Daron Acemoglu dan James Robinson bukan nama asing dalam diskusi ekonomi dan politik Indonesia. Tahun 2020 lalu, kedua intelektual ini terkenal setelah bukunya “Why Nations Fail” dibaca oleh politisi di Indonesia.
Buku “Why Nations Fail” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terutama disebabkan oleh sifat institusi politik dan ekonominya.
Berikut adalah delapan pelajaran penting dari buku ini:
Institusi politik inklusif mendorong kemakmuran
Institusi ekonomi dan politik yang inklusif, yang memberi akses secara merata kepada seluruh warga negara, menaruh perhatian kuat pada kualitas sumber daya manusia (SDM), dan memberi ruang sebesar-besarnya bagi partisipasi politik rakyat, akan mendorong suatu negara ke arah kemajuan.
Institusi politik ekstraktif mengarah ke kemiskinan
Sebaliknya, institusi yang ekstraktif, yang disetir oleh sekelompok elite dan menutup ruang demokrasi, membuat negara itu sulit maju dan terjebak dalam kemiskinan.
Sepanjang sejarah, sistem yang mengeksploitasi masyarakat dan kekayaan negara demi kepentingan segelintir elite adalah musuh besar kemajuan. Sistem ekstraktif itu memiliki banyak ”wajah”, dari monarki, tirani, hingga oligarki yang akhir-akhir ini menjangkiti banyak negara.
Kekuasaan politik menentukan hasil ekonomi
Institusi ekonomi dibentuk oleh kekuasaan politik. Ketika institusi politik bersifat inklusif, mereka menciptakan sistem ekonomi yang menguntungkan mayoritas. Namun, jika kekuasaan hanya dikuasai oleh elite, ekonomi diatur untuk melayani kepentingan mereka saja.
Sejarah kolonialisasi sangat berpengaruh
Model kolonialisme yang berbeda-beda membentuk pola institusi yang beragam pula di banyak negara terjajah. Institusi ekstraktif lahir dari penjajah yang secara brutal mengeruk kekayaan daerah jajahannya demi memperkaya diri mereka yang tinggal di belahan bumi yang lain.
Institusi inklusif umumnya lahir dari penjajah yang memutuskan untuk tinggal di daerah jajahannya. Demi kepentingan sendiri, mereka melahirkan institusi yang lebih inklusif dan demokratis, yang bertahan dan berkembang hingga setelah kolonialisme berakhir.
Pentingnya inovasi dan teknologi
Negara yang maju adalah yang merangkul inovasi teknologi dan institusional. Namun, rezim ekstraktif sering menolak perubahan demi mempertahankan status quo, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kemerosotan ekonomi.
Institusi sulit berubah
Institusi cenderung bertahan lama. Negara dengan institusi ekstraktif sering terjebak dalam siklus kemiskinan dan korupsi karena elite yang berkuasa menolak reformasi yang akan mengurangi kekuatan mereka.
Geografi dan budaya kurang penting
Meski geografi dan budaya bisa berpengaruh, Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut bukanlah penentu utama keberhasilan atau kegagalan suatu negara. Yang paling menentukan adalah institusi politik dan ekonomi.
Perubahan dari bawah
Salah satu solusi penting yang mereka tawarkan untuk mengubah sistem institusi dari ekstraktif ke inklusif adalah gerakan ”perlawanan” yang dimulai secara kolektif dari akar rumput.
Perubahan dimulai dari bawah. Dari orang-orang yang selama ini menderita di bawah institusi korup, kesenjangan, dan marjinalisasi. Institusi inklusif tidak diciptakan karena niat baik para elite, tetapi rakyat yang melawan dan memperjuangkan hak-hak mereka.
Buku ini menekankan bahwa untuk mencapai kesuksesan, negara harus membangun institusi yang inklusif, yang mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan secara lebih luas serta mendorong inovasi dan pertumbuhan.
Pesan penting buku ini adalah pentingnya menjaga demokrasi sebagai prasyarat kesejahteraan dan kemajuan negara. Pesan itu menjadi relevan di tengah kondisi demokrasi yang belakangan ini sedang terancam.
Pemerintahan di berbagai negara gagal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inklusif, dan bebas korupsi sehingga berdampak pada melambatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
