Penolakan terhadap l pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen menuai protes di mana-mana.
Di Jakarta, ratusan anak muda dari berbagai kelompok, mulai dari penggemar K-Pop, penggemar anime Jepang (Wibu), pekerja muda, hingga aktivis mahasiswa, menggelar aksi protes di seberang Istana Negara, Kamis (19/12).
Mereka membawa poster, di antaranya bertuliskan “Kalo PPN naik, berarti harga barang bakal naik, otomatis pengeluaran ikut naik, gaji jadi ga cukup lagi”. Poster lain berbunyi: “Ketua Serikat Gen Z tolak kenaikan PPN 12 persen”.
Anak-anak muda penggemar K-Pop tak ketinggalan membawa lightstick, yang selama ini menjadi aksesori untuk memeriahkan konser. Di sela-sela poster-poster protes, ada foto-foto idola, seperti aktor Byeon Woo Seok, Lee Ji-eun (IU) dan Kim Soo Hyun. Ada juga penyanyi girlband New Jeans, Hanni Pham.
Meski sempat diguyur hujan selama 10 menit, semangat massa aksi tak surut sedikit pun. Mereka sudah mempersiapkan jas hujan plastik berwarna-warni dan ada pula yang menggunakan payung.
Alasan mereka untuk mengikuti aksi protes pun beragam. Ada yang khawatir dengan harga tiket konser bakal naik. Ada juga yang khawatir dengan kenaikan harga pembelian album maupun merchandise dari luar negeri.
“Terakhir waktu TWICE ke sini, saya tiket VIP kalau dari promotor Rp 3,6 juta. Belum jastip dan pajak jadi Rp 4,5 juta. PPN naik pasti harganya juga pasti naik, apalagi album,” kata Fira, seorang penggemar girlgroup TWICE.
Menurutnya, jika kenaikan PPN 12 persen berdampak pada tiket konser, maka itu sama saja pemerintah berusaha merampas kegemaran dan kebahagiaan anak muda.
Dalam aksi itu, aksi petisi penolakan PPN yang sudah ditandatangani 120 ribu orang diberikan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Sementara itu, di media sosial, protes kenaikan PPN juga menggema kuat, terutama platform X. Tagar #PajakMencekik sudah berhari-hari trending. Terakhir, Jumat (20/12) malam, tagar #PajakMencekik kembali trending dan dicuitkan 45,2 ribu orang.
Sementara itu, petisi penolakan kenaikan PPN 12 persen di change.org sudah diteken lebih 165 ribu orang.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menyatakan penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan PPN 12 persen.
“Jika PPN 12 persen tidak dibatalkan dan turun, maka kami turun (demonstrasi) serentak di seluruh Indonesia,” kata Satria Naufal, Koordinator Pusat BEM SI, Jumat (20/12).
Naufal juga menagih pernyataan Prabowo saat kampanye pilpres yang berjanji tidak akan menaikkan pajak. Faktanya, belum 100 hari, pemerintahan Prabowo justru menaikkan PPN menjadi 12 persen.
Kritik juga dilantangkan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai, kenaikan PPN perlu dikaji ulang.
“Maka mungkin perlu betul-betul dikaji ulang ya. Sehingga kebijakan pajak itu juga memperhatikan aspek keadilan sosial,” kata Haedar, usai menghadiri rapat terbuka peringatan Lustrum XV dan Dies Natalis ke -75 Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (19/12).
Haedar menekankan bahwa kebijakan pajak di Indonesia harus sejalan dengan kondisi kehidupan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.
“Di situ saja yang harus diperhatikan betul, sehingga kebijakan itu tidak menghambat spirit kemajuan pada setiap elemen masyarakat, institusi, yang tidak sepenuhnya mereka bergerak dalam dunia bisnis yang berskala besar,” tandas dia.
Sejumlah tokoh, dari pemimpin politik hingga komika, juga menyemburkan kritik terkait kenaikan PPN 12 persen.
Komika Bintang Emon, melalui akun Instagramnya, mengkritik pendekatan komunikasi pemerintah soal PPN 12 yang terkesan mengambang.
“PPN 12 persen buat barang mewah? PPN 12 persen buat semuanya kecuali barang dan jasa pokok? Ini bakal clear kalau pemerintahnya gentle ngasih rilis resmi. Ini loh batasan PPN kayak gini. Tapi apa dilakukan? Tidak,” ujar Bintang dalam unggahannya.
Di media sosial, ada ajakan untuk menerapkan gaya hidup “frugal living” untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, ada juga seruan untuk memboikot pajak disertai kutipan simbolis perjuangan keadilan pajak di masa lampau: No taxation without representation.
