Prospek ekonomi global terlihat suram. Sejumlah negara harus melakukan langkah penyelamatan untuk menjaga stabilitas ekonominya. Amerika Serikat (AS), misalnya, harus melakukan proteksi besar-besaran, di saat Uni Eropa juga mengalami perlambatan ekonomi―di mana indeks Keyakinan Ekonomi Zona Euro (ESI) pada Desember 2024 turun tajam menjadi 93,7, mencapai level terendah sejak November 2020.
Di tengah tantangan global ini, kita juga melihat terjadi penurunan di berbagai sektor, seperti industri, ritel, dan konstruksi.
Indonesia, yang terletak di antara kekuatan ekonomi Barat (kapitalis) dan dunia ketiga yang masih terus berjuang, tentu harus berhati-hati dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks ini.
Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) mestinya bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat posisi di kancah internasional. Namun, jika strateginya tidak tepat, keikutsertaan ini juga bisa jadi beban bagi bangsa ini.
Di dalam negeri, APBN yang tak mencukupi untuk membiayai pembangunan harus dipangkas hingga Rp 300 triliun. Langkah ini tentu membawa dampak domino terhadap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai honorer di berbagai sektor, termasuk sektor riil dan sektor keuangan.
Di sisi lain, program andalan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, makan bergizi gratis justru dinilai membawa berbagai persoalan baru. Anggaran pendanaan yang cekak, membuat pemerintah harus melakukan sejumlah efisiensi atau penghematan biaya. Akibat kebijakan ini, malah membuat banyak aspek jadi ikut terdampak. Mulai pengurangan jumlah pekerja hingga kekhawatiran atas tergulingnya periuk nasi banyak keluarga di Indonesia.
Harus diakui, bonus demografi yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, menjadi tantangan besar ke depan. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja, bonus demografi ini bisa berubah menjadi ledakan usia produktif tanpa penghasilan, yang justru akan memicu keresahan sosial. Sementara BPS pun mencatat tingkat pengangguran mencapai 7,4 juta orang pada Agustus 2024 dan tingkat kemiskinan mencapai 8,57 persen di awal 2025 ini.
Negara dalam hal ini terkesan masih mencoba-coba cara yang efektif guna menjalankan programnya sesuai janji di masa kampanye yang digaungkan Prabowo-Gibran.
Problem demokrasi dan penegakan hukum saat ini juga masih akan menjadi duri dalam daging dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kekuasaan yang terbangun kental disusun berdasarkan transaksional dan lobi politik, yang diperparah dengan adanya saling sandera antar-elite. Sedangkan elemen-elemen kritis yang masuk dalam pemerintahan hingga saat ini belum terlihat menunjukkan kiprah atas cita-citanya di masa lalu.
Dalam situasi ini, tentu diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Upaya ini harus dilakukan seiring dengan menjaga sistem politik yang demokratis, transparan, akuntabel, serta penegakan hukum yang adil, sehingga mampu mengikis efek buruk yang ditinggalkan pemerintahan terdahulu.
Dalam menghadapi prospek ekonomi global yang semakin suram, Indonesia harus berani mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekonomi domestik dengan memasifkan peran koperasi dalam kegiatan ekonomi nasional, menegakkan pemerintahan bersih, serta menurunkan standar dan fasilitas mewah para pejabat publik.
Pada saat yang sama negara harus menghentikan pengerukan sumber daya alam (SDA) secara serakah dan berlebihan, melestarikan lingkungan dengan tidak mengalihkan fungsi hutan. Langkah mendorong swasembada pangan berbasis komunitas keluarga (bukan korporasi pertanian/pangan) secara simultan juga perlu dilakukan. Langkah ini harus terus dibarengi dengan meningkatkan kerjasama internasional berbasis pada mutualisme dan tetap melakukan proteksi dalam negeri.
Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
