Konflik bersenjata berkepanjangan di Intan Jaya, Papua Tengah, telah menimbulkan dampak multidimensional terhadap masyarakat sipil, termasuk gelombang pengungsian, kerusakan infrastruktur, stagnasi pembangunan, hingga trauma sosial-psikologis.
Artikel ini menganalisis akar konflik, dampak strategisnya terhadap masyarakat, dan mengevaluasi efektivitas solusi yang telah dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dan pusat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis kebijakan berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan lapangan, artikel ini juga merekomendasikan pendekatan resolusi konflik berbasis dialog, pembangunan inklusif, dan rekonsiliasi sosial. Keberhasilan penanganan konflik di Intan Jaya sangat bergantung pada sinergi antara aktor negara dan non-negara, serta keberlanjutan program pembangunan berbasis kepercayaan masyarakat.
Wilayah Intan Jaya di Papua Tengah telah menjadi episentrum konflik bersenjata antara aparat negara—TNI dan Polri—dan kelompok bersenjata, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM), sejak 2018. Konflik ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan eksodus besar-besaran penduduk sipil, kerusakan infrastruktur, dan stagnasi pembangunan daerah. Menurut laporan Amnesty International (2022), konflik bersenjata di Papua telah menyebabkan lebih dari 60 ribu warga sipil mengungsi secara internal dalam lima tahun terakhir. Di Intan Jaya, puncak kekerasan terjadi pada Mei 2025, ketika operasi militer di Distrik Hitadipa menyebabkan kematian dan pengungsian ratusan warga.
Konflik ini memperlihatkan kompleksitas yang mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketegangan akibat kehadiran aparat keamanan dan eksistensi kelompok bersenjata telah menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus. Selain itu, keadaan geografis Intan Jaya yang terisolasi, minimnya infrastruktur, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kian memperburuk situasi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek keamanan, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan dan rekonsiliasi sosial.
Analisis konflik dan dampaknya
Konflik di Intan Jaya tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang marginalisasi Papua dalam struktur politik dan ekonomi nasional. Ketimpangan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal, dan pendekatan keamanan yang represif menjadi pemicu utama. Menurut Chauvel (2011), pendekatan militeristik terhadap Papua telah memperparah alienasi masyarakat lokal terhadap pemerintah pusat.
Kehadiran aparat keamanan sering kali tidak disertai dengan pendekatan humanis. Operasi militer yang dilakukan di wilayah pemukiman sipil, seperti di Kampung Titigi dan Jaindapa, menciptakan ketakutan dan trauma kolektif. Di sisi lain, kelompok OPM memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat untuk memperkuat basis dukungan mereka.
Pertama, dampak sosial dan ekonomi.
Konflik telah menyebabkan gelombang pengungsian besar-besaran. Data Dinas Sosial Papua Tengah mencatat, sekitar 800 warga mengungsi ke Sugapa dan daerah lain seperti Timika dan Nabire pascaoperasi militer Mei 2025. Sebagian besar pengungsi tinggal di barak darurat dengan akses terbatas terhadap layanan dasar.
Dampak ekonomi juga terasa signifikan. Intan Jaya memiliki potensi sumber daya alam seperti tambang emas di Blok Wabu dan hasil pertanian seperti ubi jalar. Namun, konflik menghambat eksploitasi sumber daya ini secara optimal. Menurut BPS (2023), produksi ubi jalar mencapai 3.451 ton dari 188 hektare lahan, namun distribusinya terganggu akibat konflik. IPM Intan Jaya hanya mencapai 50,19 persen pada 2023, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 72,29 persen.
Kedua, dampak psikologis dan kesehatan.
Konflik berkepanjangan menyebabkan trauma psikologis, terutama pada anak-anak dan perempuan. Kasus seorang anak yang kehilangan sebagian telinga akibat tembakan dan ibu-ibu yang terluka menjadi simbol penderitaan warga sipil. Layanan kesehatan yang terbatas, terutama di Distrik Ugimba yang tidak memiliki akses jalan darat, memperburuk situasi.
Upaya penanganan dan strategi solusi
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, di bawah kepemimpinan Bupati Aner Maisini, telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kunjungan resmi ke Distrik Ugimba pada 13 Juni 2025 menjadi simbol penting dari pendekatan humanis yang mengedepankan dialog dan pembangunan. Dalam kunjungan tersebut, bupati didampingi tokoh agama dan anggota DPRD, menunjukkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan antara lain: pembentukan tim terpadu penanganan pengungsi; penghentian sementara operasi militer untuk membuka akses kemanusiaan; pengiriman bantuan kesehatan dan logistik oleh Gubernur Papua Tengah; serta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas kesehatan.
Pertama, pendekatan dialog dan rekonsiliasi.
Dialog antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat lokal menjadi kunci utama dalam menyelesaikan konflik. Menurut Lederach (1997), rekonsiliasi yang berkelanjutan memerlukan partisipasi semua pihak, termasuk pelibatan tokoh adat dan agama. Pemerintah daerah telah memfasilitasi pertemuan antara pengungsi dan aparat keamanan untuk membangun kembali kepercayaan yang rusak.
Kedua, strategi pembangunan inklusif.
Pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal menjadi solusi jangka panjang. Pemerintah daerah didorong untuk mengurangi ketergantungan pada dana Otonomi Khusus (Otsus), yang saat ini mencakup 85 persen anggaran daerah, dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Peningkatan akses jalan, penguatan koperasi lokal, dan pelatihan vokasional bagi pemuda menjadi langkah penting.
Diskusi dan evaluasi
Konflik di Intan Jaya mencerminkan kegagalan pendekatan keamanan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal. Keberhasilan penanganan konflik membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan koersif menjadi pendekatan partisipatif. Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa intervensi yang bersifat top-down sering kali gagal karena tidak melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.
Selain itu, keberlanjutan program menjadi tantangan utama. Banyak program bantuan yang bersifat temporer dan tidak terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan keamanan, pembangunan, dan sosial dalam satu kerangka kerja strategis.
Kesimpulan
Konflik di Intan Jaya merupakan krisis multidimensional yang memerlukan pendekatan strategis berbasis dialog, pembangunan inklusif, dan rekonsiliasi sosial. Upaya pemerintah daerah yang dipimpin Bupati Aner Maisini menunjukkan arah yang positif, namun keberhasilan jangka panjang bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara adil dan membangun kepercayaan melalui pendekatan humanis, Intan Jaya dapat keluar dari siklus kekerasan menuju stabilitas dan kesejahteraan.
