Sejak dua hari lalu, tagar #IndonesiaGelap berkumandang di jagat media sosial, khususnya X. Sebelumnya, tagar #KaburAjaDulu dan #PeringatanDarurat juga menjadi trending.
Tagar-tagar itu merupakan ekspresi kekecewaan warga negara, khususnya kaum muda terhadap situasi ekonomi dan politik Tanah Air yang semakin tampak muram.
Ada kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk. Ada yang diwariskan oleh Joko Widodo (Jokowi), mulai dari lesunya ekonomi dan menurunya jumlah kelas menengah, merosotnya kualitas demokrasi akibat pembungkaman dan politik cawe-cawe, menguatnya praktik KKN, hingga proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah.
Di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, yang sedari awal mendaku sebagai penerus Jokowi, situasi ekonomi dan politik juga tak membaik. Baru 100 hari memerintah, muncul 1001 masalah. Dimulai dari upaya memonopoli pilkada lewat koalisi KIM Plus dan digagalkan oleh putusan MK dan protes berskala besar yang lahir dari tagar #PeringatanDarurat. Kemudian rencana memberlakukan PPN 12 persen, tetapi juga menuai protes besar. Ada lagi kontroversi kabinet super gemuk yang memboroskan anggaran.
Belum lagi, tingkah aroran pejabat pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kasus Miftah hingga Rafi Ahmad. Masalah kekerasan polisi dan pungli juga muncul hampir tiap hari, kemudian isu pagar laut di Tangerang yang geger dan meledak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terkesan dipaksakan juga menuai banyak kritik. Namun, ketika proyek ini dikritik, pemerintah dan influencer pendukung pemerintah justru anti-kritik. Di sisi lain, militer aktif kembali diberi banyak tempat dan panggung dalam urusan sipil.
Puncaknya, meletup saat terbit Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN. Beleid ini terkesan populis, tapi banyak cacatnya. Pertama, semangatnya efisiensi, tapi kabinet yang super gemuk tidak dirampingkan. Malah pelantikan staf khusus terus berlanjut. Kedua, efisiensi banyak menyasar belanja yang berdampak pada pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, riset (BRIN), pelayanan HAM, perlindungan saksi, peralatan penanggulangan bencana, dan lain-lain.
Ketika belanja untuk pelayanan publik dipangkas, maka memicu isu PHK, ancaman putus sekolah, infrastruktur mangkrak, hingga pelayanan HAM terabaikan. Sementara ada pos belanja yang mubazir dan tidak urgen justru tak tersentuh: Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan DPR. Ketika birokrasi di level bawah disuruh mengurangi seremoni, presiden justru membikin seremoni nir-manfaat, seperti retreat kepala daerah yang memboroskan anggaran.
Dan, klimaksnya, ketika semua kritikan itu terlontar dan menggema di ruang publik, Presiden Prabowo malah menanggapinya dengan ungkapan kasar dan gestur kekanak-kanakan: ndasmu.
Terbitlah perlawanan
Sejak kemarin, aksi protes berskala besar terjadi di sejumlah kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Lampung, Aceh, Banjarmasin, dan lain-lain. Di Jakarta, aksi puluhan ribu mahasiswa lintas kampus tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan koalisi masyarakat sipil.
Meski sempat diguyur hujan, mahasiswa dan masyarakat tetap bersemangat berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Rencananya, mereka hendak menggelar aksi di seberang Istana Negara. Namun, jalan menuju ke lokasi itu diblokir polisi.
Aksi massa ini bertahan hingga pukul 20.30 WIB. Namun, sebelum membubarkan diri, massa aksi menegaskan akan menggelar protes lebih besar jika aspirasi mereka tak didengar pemerintah.
Di Surabaya, aksi #IndonesiaGelap berlangsung di depan pintu DPRD Jawa Timur. Aksi ini diikuti oleh ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Kota Pahlawan, seperti Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN).
Mereka memprotes kebijakan efiesiensi demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada pemangkasan anggaran pendidikan.
Ketika suara protes mahasiswa diabaikan oleh petinggi DPRD setempat, ribuan mahasiswa itu berusaha menerobos pagar kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Bentrokan pun pecah. Polisi mengerahkan water canon ke arah massa.
Di Samarinda, aksi #IndonesiaGelap diramaikan akademisi kritis dari UI, Rocky Gerung. Ia menyampaikan dukungan kepada aksi protes mahasiswa.
Di Denpasar, Bali, aksi protes juga digelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam. Mereka menggelar aksinya di gedung DPRD Provinsi Bali.
Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan, penghentian pembahasan Undang-Undang Sisdiknas, penolakan izin pertambangan untuk kampus, dan pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN.
Rencananya, aksi #IndonesiaGelap akan terus berlanjut. Bahkan, ada seruan cuti bersama untuk menggelar aksi protes di depan Istana Negara pada 21 Februari mendatang.
Di Jakarta, aksi #IndonesiaGelap membawa 13 tuntutan mendesak:
- Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Tolak revisi Undang-Undang Minerba. Revisi undang-undang ini dinilai hanya menjadi alat pembungkam kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
- Hapuskan multifungsi TNI. Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
- Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
- Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
- Cabut proyek strategis nasional (PSN), wujudkan reforma agraria sejati. PSN kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Karena itu, mereka menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
- Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis. Program ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
- Mendesak presiden mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Perampasan Aset. Melalui beleid ini, korupsi dan kejahatan ekonomi bisa diberantas secara cepat.
- Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan, yang berpotensi menguatkan impunitas aparat dan militer, serta memperlemah penguasaan terhadap aparat.
- Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Banyaknya pejabat yang bermasalah harus diatasi dengan merombaknya secara tepat dan efisien.
- Menolak revisi peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib yang sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Kredit foto ilustrasi: x.com/karf1anda
